Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12
Politik

Politik (13)

Kediri ( radiomadufm.com ) --- Munculnya gambar Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama ( PCNU) Kota Kediri, KH. Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab, yang viral media sosial ( Medsos ) yang dilatar belakangi ataupun dihiasi degan sejumlah foto  salah satu pasangan Calon ( Paslon ) Walikota dan Wakil Walikota Kediri, direspon bijak oleh Gus Ab.

 

Ketua PCNU Kota Kediri yang akrab di sapa Gus Ab mengakui sangat kaget dengan informasi itu karena sudah menyebar viral di Media Sosial,pihaknya mengetahui kondisi itu pada Sabtu ( 26/5/18 ) dengan langsung melakukan peruntutan siapa penyebar dan pengunggah foto dirinya tersebut hingga akhirnya ditemukan "pelakunya".

 

"kami telah mengetahui itu dan itu foto tidak benar alias hoax.Memang pihaknya membubuhkan tulisan silang merah dan tulisan hoax terhadap foto tersebut usai sebelumnya mendapatkan foto dirinya sudah beredar luas dimedsos alias viral,"ungkapnya saat dikonfirmasi,Senin (28/5/18)

 

 

Gus Ab menuturkan, pihaknya juga langsung meminta klarifikasi terhadap si pengunggah foto dirinya tersebut dan akan melakukan pemantuan terhadap si pengunggah yang di sinyalir sebagai salah satu tim pemenangan Paslon.

 

"sekitar jam 3 dini hari Minggu ( 27/5/18) si pengunggah langsung kami mintai klarifikasi dan pihaknya belum berencana melaporkan hal itu keranah hukum , namun pihaknya melakukan pemantauan terhadap si pengunggah foto dirinya tersebut untuk tidak melakukan tindakannya kembali.

 

 

Gus Ab  dengan tegas memberikan pernyataan tidak benar atau Hoax, atas gambar dirinya disandingkan dengan salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kediri seperti yang menghiasi foto dirinya, dan bisa diartikan sebagai gambar Hoax. ” Itu gambar hoax ” imbuhnya.

 

 

Sejauh ini sesuai pernyataannya dari awal sebelum Pilkada bahwa sejauh NU belum menyatakan sikap untuk atau mendukung Pasangan Calon tertentu dan untuk itu himbauan bagi NU kota Kediri dalam Pilwali yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, nanti, dirinya berharap semuanya bersikap netral dan menyuarakan sesuai hati nurani masing masing.

 

” Ya, berharap warga NU kota Kediri Netral dalam Pilwali mendatang ” pungkas Gus Ab

 

Sekedar diketahui, beberapa pekan ini Medsos maupun Whatssap dikalangan Media beredar gambar Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang mencantumkan gambar Ketua PCNU Kota Kediri, Gus Ab.(pd/ga)

Kediri  ( radiomadufm.com)  -- Parta Nasdem Kota Kediri Lounching Mobil Panggung Songsong Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019. Armada kampanye ini dapat dipinjam oleh seluruh masyarakat secara gratis nantinya. 

 

 

Launching Mobil Panggung berlangsung di halaman rumah Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri. Selain para pengurus dan para kader partai, juga dihadiri Calon Walikota Kediri nomor urut dua, Abdullah Abu Bakar yang diusung dalam Pilihan Walikota Kediri 2018. 

 

 

"Mobil kampanye ini pemberian DPP. Keunggulannya, baru Partai NasDem yang punya. Mobil ini bisa menjadi panggung terbuka dan berisi satu set alat electone," kata Nafis Kurtubi, Minggu (6/5/18).

 

 

Karena menjadi armada kampanye, imbuh anggota DPRD Kota Kediri ini, Mobil Panggung tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus Partai NasDem. Tetapi masyarakat umum juga bisa meminjamnya secara gratis. 

 

 

" dalam launching ini juga sekaligus sosialisasi pendaftaran anggota legislatif. Sebab, sejak pendaftaran dibuka Januari 2018 lalu, hingga kini jumlah pendaftar baru 70 persen dari total bakal calon anggota legilatif (bacaleg) yang dibutuhkan 30 kursi DPRD Kota Kediri, "akunya. 

 

 

"Pendaftaran Pileg sejak Januari kemarin baru 70 persen, masih sangat kurang karena kurang 30 persen, dan 20 persen diantarnya kekurangan para keterwakilan perempuan," beber Nafis.

 

 

Berdasarkan data pendaftar di DPD Partai NasDem Kota Kediri, untuk dapil satu baru ada tujuh pendaftar dari sembilan yang dibutuhkan. Dapil dua ada enam pendaftar dari sembilan kebutuhan dan dapil tiga hanya tiga pendaftar dari 12 orang yang dibutuhkan.

 

 

Untuk mencukupi quota yang disyaratkan, DPD Partai NasDem Kota Kediri akan meminta bantuan kepada sejumlah partai politik rekan koalisi pengusung dalam Pilwali Kediri 2018. 

 

 

Dikatakan Nafis, untuk menjadi bacaleg Partai NasDem syaratnya sangat mudah serta tanpa mahar alias gratis. Sebagaimana motto Partai 'NasDem Memanggil', maka seluruh masyarakat bisa bergabung.

 

 

"Kita tidak prioritasnya pengurus. Silahkan datang, tidak ada perbedaan pendatang baru atau lama. Dan syaratnya tanpa mahar, baik mengusung Pilkada maupun Pileg adalah gratis," tandas Nafis.

 

 

Lalu apa kriteria yang dicari oleh Partai NasDem? Nafis menjawab paling utama adalah beridielogi Pancasila. Kedua berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan bersedia membesarkan Partai NasDem dengan jargon 'Gerakan Perubahan'.

 

 

Abdullah Abu Bakar, calon Walikota Kediri non aktif terlihat hadir dan kehadirannya dalam memenuhi undangan DPD Partai NasDem, bukan berkampanye saat memberikan sambutannya. Dihadapan pengurus dan puluhan kader, Walikota Kediri non aktif ini berbicara banyak hal tentang program-program yang sudah dilaksanakan, diantaranya, Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) di Kota Kediri.

 

 

"Dengan Prodamas, salah satunya kita bisa melihat sebuah kampung yang kini berseri," kata Mas Abu--panggilan akrab Abdullah Abu Bakar. Lalu, Mas Abu juga berbicara tentang Program English Massive (E-Mas).

 

 

"Kalau dulu masyarakat tidak punya uang dan tidak bisa ngeleskan anaknya, dengan English Massive sekarang bisa. Program English Massive bisa meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Bisa menjadi sangu hidup," ujar Mas Abu.  (em/ga) 

Tuesday, 24 April 2018 02:20

Ketum PKB Konsolidasi Di Kediri

Written by

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, melakukan koordinasi bersama para pengurus PKB diwilayah Kota Kediri dalam rangka menjelang Pilpres 2019. Acara tersebut berlangsung di Ponpes Al Amin Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, Senin sore (23/4/18). 

 

Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pada PAC kita akan all out memenangkan Walikota Kediri pasangan Gus Aiz dan Jono dan yang kedua memenangkan Pilgub dan juga persiapan Pileg dan Pilpres, sedangkan untuk Pilpres alhamdulillah survei naik trus dan saya akan berusaha sekuat tenaga. Semua kekuatan NU dan pesantren, Alim Ulama kompak bersatu. 

 

"Sampai hari ini kita yakin masih  bersama Jokowi  kecuali nanti ada perkembangan lain, itu kan perintah Ulama, kita ikuti dulu sambil kita lihat perkembangan," ujarnya. 

 

Cak Imin menambahkan, selain dari partai PDI P semuanya kita ajak bicara maupun yang pro Jokowi maupun yang tidak pro Jokowi kita ajak semua bicara saling understanding. Sedangkan untuk poros baru agak sulit, tapi namanya politik tidak ada yang tidak mungkin karena politik ialah seni kemungkinan.

 

Dalam Sambutannya Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin mengakui bila sejumlha lembaga survey menyatakan bila Partai Kebangkitan Bangsa terus meningkat seiring terus dukungan dari warga NU.

 

"kita ( PKB ) sudah berada diatas dari Partai Demokrat, dan minimal kita nanti bisa menyamai Partai Gerindra.Dan menurut survey kenaikkan dukungan partai itu karena Ketua Umumnya "Nyapres" (Mencalonkan Presiden),sehingga saya bersama-sama PKB juga akan terus bersemangat dengan Mencalonkan Presiden maupun Cawapres untuk 'mendampingi' Jokowi nantinya,"sambutnya.(em/ga) 

Kediri ( radiomadufm.com) - - Paska adanya surat Somasi yang dilayangkan GP Ansor Kota Kediri ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri,  Panwaslu segera menjawab surat somasi yang diajukan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri beberapa hari yang lalu dengan menunjuk konsultan hukum.

 

"Tugas Panwas itu sebagai pengawasan dalam Pilkada dalam hal ini kami melakukan pengawasan terhadap Pilwali Kota Kediri dan PilGub Jatim,  sehingga  kami ( komosioner) sepakat melimpahkan hal ini kepada advokat, jangan sampai kami yang ada di panwas ini tidak konsen tidak fokus terhadap pengawasan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum di luar kegiatan pengawasan kepemiluan. Maka kami yang ada di komisioner melimpahkan hal ini kepada advokat,” ujar Yudi Agung Nugraha Komisioner Panwaslu Kota Kediri Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Minggu (22/4/18).

 

Yudi mengatakan, pihaknya telah menunjuk M Akson Nul Huda sebagai advokat yang akan menjadi mediator antara Panwaslu Kota Kediri dengan GP Ansor Kota Kediri. Pasalnya, dalam menjawab somasi tersebut nantinya akan di adakan mediasi sehingga membutuhkan mediator di dalamnya.

 

“Kita sedang ada permasalahan yang sebenarnya boleh kita bilang ini adalah permasalahan di internal kita yang di bawa keluar. Otomatis ketika nanti kita berdialog atau mediasi harus ada mediator, karena kita tidak mungkin menjadi mediator sendiri sehingga sangat bijak juga kami melimpahkan ini kepada advokat. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan organisasi masyarakat apapun, tapi yang kita hadapi adalah permasalahan di pengawasan Pilwali Kota Kediri,” jelasnya.    

 

Sementara, M Akson mengaku, sudah membaca dan mencermati isi somasi yang dilayangkan GP Ansor Kota Kediri terhadap Panwaslu Kota Kediri. Dia mengatakan, akan bersikap dan menjawab somasi tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan akan mengkonfirmasi dan menindaklanjuti perihal kebenaran isi somasi tersebut.

 

“Agar persoalan ini tidak berlarut-larut maka kami akan mengundang dan mengajak dialog terhadap pihak dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri dalam waktu secepatnya. Waktu dan tempat akan di tentukan di kemudian hari, dialog tersebut di lakukan secara terbuka,” jelasnya.

 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, GP Ansor Kota Kediri melakukan aksi damai di depan kantor Panwaslu Kota Kediri, Kamis (19/4/18) kemarin. Aksi tersebut di warnai dengan selebaran kertas yang muatannya identik dengan isi Surat Somasi dengan Nomor ; 06/LBH/IV/2018, yang di tujukan kepada Panwaslu Kota Kediri.(em/pd)

Kediri ( radiomadufm.com)  -- Belasan anggota Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri, Kamis (20/4/18). Massa menggelar aksi unjuk rasa menuntut mundur ketua panwaslu Kota Kediri

 

Aksi damai massa yang mengatasnamakan Solidaritas Peduli Demokrasi atau SoLiD ini dilatar belakangi adanya dugaan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum Panwaslu dan Panwas Kecamatan. GP Ansor Kota Kediri akan membawa persoalan ini jenjang lebih tinggi yaitu ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (KPP) setempat.

 

 

Bagus Wibowo, selaku koordinator aksi mengatakan, ada 10 orang GP Ansor Kota Kediri yang menjadi pengawas pemilu. Tetapi mereka diminta mundur dari keanggotaan Ansor. Tindakan panwaslu dianggap tidak mendasar pada aturan dan telah mencederai Ormas GP Ansor.

 

 

 

“Kader kami, kebetulan menjadi Panwascam dan PPL diminta mundur oleh Panwaslu. Padahal tidak ada aturan yang mengharuskan Panwacam atau PPL mundur. Sesuai aturan, permintaan mundur itu setara Pawansalu tingkat Kota/Kabupaten ke atas. Oleh karena itu, kami meminta supaya Panwaslu minta maa baik lisan maupun secara tertulis,” desaknya.

 

 

 

Masih kata Ahong, panggilan akrab Bagus Wibowo, ada oknum Panwaslu Kota Kediri dan Panwascam yang melakukan pelanggaran etika. Mereka bekerja secara subyektifitas yaitu atas dasar senang dan tidak senang.

 

 

 

“Panwaslu ini ada bimteknya. Kami minta lebih melek dan paham hukum. Jangan hanya subyektifitas kemudian minta PPL melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada dasar hukumnya.Sehingga, dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani akhirnya mental. Bener ada plenonya, tetapi ketika diajukan keBawaslu, mental,”

 

 

 

Persoalan paling fatal lagi, imbuh Ahong, dalam perekrutan anggota Panwascam maupun Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terjadi unsure suap atau KKN. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Kediri mendapatkan temuan adanya praktek suap yang tidak bisa ditolerir dalam peraturan perundang-undangan. Data tersebut berada ditangan LBH GP Ansor dan akan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta DKPP.

 

 

 

“Data mengenai perbuatan suap dalam rekrutmen panwascam dan PPL kami bawa. Tetapi, kami tidak bisa sebutkan, karena berkaitan dengan saksi yang harus dilindungi. Tetapi, bilamana Komisi Etik maupun Bawaslu Jatim yang melakukan pemeriksaan membutuhkan data, akan kami sampaikan,” janjinya.

 

 

 

Dalam aksi unjuk rasa ini, GP Ansor bersama LBH GP Ansor dan Banser memberikan kado sebuah ‘Keranda Mayat’ kepada Panwaslu Kota Kediri. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud, sebagai simbol bahwa demokrasi di Panwaslu Kota Kediri sudah mati. Mereka juga melayangkan surat somasi kepada Panwaslu Kota Kediri dengan lima poin tuntutan.

 

 

Ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni  membantah, sudah meminta mundur anggota Panwacam maupun PPL dari keanggotaan ormas maupun partai politik. Menurutnya, hanya bersifat sementara selama proses pengawasan berlangsung untuk menjaga netralitas. Sementara mengenai somasi GP Ansor Kota Kediri, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

 

 

 

“Dari somasi tersebut, kita perlu pelajari dulu. Sehingga kita memberikan jawaban sesuai undang-undangan dan aturan yang berlaku. Yang meminta mundur siapa. Tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu. Untuk masalah keanggotaan, Panwaslu tidak pernah meminta mundur, kecuali yang ada di kepengurusan ormas sebagaimana petunjuk Bawaslu Jawa Timur, sementaraoff dulu dari keanggotaan ormas,” jelasnya.

 

 

Yoni membacakan Pedoman Pelaksaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada poin (k) menjelaskan, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

 

Massa GP Ansor Kota Kediri akhirnya mengakhiri aksinya setelah kado keranda mayat diterima panwaslu bersama surat somasinya. GP Ansor menunggu jawaban dari Panwaslu Kota Kedir 1 X24 jam. Apabila tidak ada jawaban, GP Ansor akan menggelar aksi kembali dengan jumlah massa jauh lebih banyak lagi. (em/ga) 

Kediri ( radiomadufm.com ) ---- Dalam mempererat tali silaturahmi, keluarga besar Polresta Kediri ngopi (minum kopi) bareng para jurnalis. Acara yang dikemas dengan Ngopi bareng ini merupakan wujud sinergitas antara aparat penegak hukum dengan para pekerja media  terlihat di Kota Kediri.

Acara yang bertajuk 'Silahturahim Polres Kediri Kota bersama dengan Awak Media se Kediri Raya' ini bertempat di Cafe Way Out tepatnya di Jalan Airlangga Kota Kediri, Jum'at (6/4/18) malam. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi bersama seluruh jajarannya.

Dalam sambutannya, Kapolres menjelaskan, aparat penegak hukum (Kepolisian) dengan seluruh rekan media harus selalu bersinergi satu sama lain.

"Dalam mengatasi persoalan yang timbul di kalangan masyarakat, perlu adanya sinergitas semua pihak, termasuk salah satunya teman-teman media. Rekan media penyampaian informasi ke publik, dan juga memberikan masukan kepada kami agar dapat selalu meningkatkan kinerja anggota kepolisian di dalam memberikan pelayanan," tutur Kapolres.

Di era milenia seperti ini, imbuhnya, barkembang media massa, khususnya media online. Bersamaan dengan itu, juga marak berita-berita bersifat menyesatkan atau hoax. Dirinya mencontohkan berita hoax tentang telur palsu yang beredar belakangan ini.

"Saya meminta bagi para rekan media untuk ikut terus memerangi berita hoax yang beredar luas seperti sekarang ini. Peran media sangatlah penting dalam meluruskan sebuah pemberitaan. Maka dari itu, perlu adanya sinergitas yang baik antara kepolisian dengan rekan media," tutupnya.(em/ga)

 
 
 
 
 

Kediri  ( radiomadufm.com) - - - - Menyikapi adanya peryataan Khilaf yang diungkapkan Riyantono asal Ngawi atas tindakan spontan penyebaran teror dan ancaman terhadap ulama. Kapolresta Kediri AKBP Anthon Hariyadi memastikan jika teror yang terjadi di Ponpes Ploso Kediri adalah hoax, ini berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Kediri pada beberapa saksi terkait adanya informasi ancaman atau teror di Ponpes tersebut.

 

 

Diungkapkan Kapolresta dari hasil pemeriksaan laporan oleh Riyantono terkait adanya ancaman yang dilakukan tiga orang di Ponpes Ploso Kediri, tidak memiliki cukup bukti yang cukup, dan tidak ada kesesuaian antara BAP dan CCTV yang ada.

 

 

" Dari hasil penyelidikan tidak ada dua bukti permulaan yang cukup, artinya tidak bisa meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap selanjutnya dan dari saudara RY juga sudah mencabut laporannya" kata Kapolresta AKBP Anthon Hariadi .

 

 

Lebih lanjut Kapolres mengatakan jika kepada pelaku pelaporan palsu pihaknya akan tetap menindak lanjuti meskipun pihak pondok telah memaafkan perbuatan pelaku " Karena sesuai aturan ini dapat dikategorikan laporan palsu, dan ini masih dilakukan pendalaman motif dari pelaku ini melakukan hal tersebut" tegasnya.

 

 

 

Sebelumnya penyebar informasi teror Riyantono Gempol (50) warga asal Ngawi, Jawa Timur telah mengaku jika apa yang dilakukan adalah hanya sebuah kekhilafan.Dari pengakuan Riyantono dihadapan para pemangku Ponpes Ploso dan wartawan jika tindakan yang dilakukan dengan menyebarkan informasi teror yang membuat gempar tersebut semata-mata karena kekhilafan nya.

 

 

," Saya tidak bermaksud melakukan hal hal diluar batas dan terus terang saya khilaf " kata Riyantono sambil sesekali mengusap air mata. 

 

 

" Semua keterangan yang saya berikan ke polisi pada awal laporan saya tidak benar dan itu tidak terjadi pada saya Saya mohon maaf terhadap semua, Romo Yai, dan semua Gus Ponpes Ploso, dan semua Masyarakat Indonesia atas hal ini " ungkapnya.

 

Sementara itu, menanggapi persoalan tersebut pihak Ponpes mengaku jika tidak akan memperpanjang persoalan tersebut, namun pihak mendukung penuh upaya kepolisian dalam merespon secara persoalan tersebut." Kita sudah dengar bersama apa yang dikatakan pak Riyantono atas informasi yang merisaukan tersebut adalah tidak benar, dan kami tidak memperpanjang persoalan tersebut" kata Gus Toif.

 

"sejauh ini kami telah menyerahkan Riyantono kepihak keluarganya dan sejauh ini untuk pendalaman lebih lanjut pihaknya menyerahkan ke Polda Jatim, "ungkap Kapolresta AKBP. Anthon Hariadi saat dikonfirmasi usai Sholat Dhuhur di Masjid Polresta Kediri.(em/ga) 

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Rombongan Komisi III DPR RI berkunjung ke Markas Polresta Kediri. Ada tiga agenda besar yang dibahas dalam kunjungan ketiga kalinya ini, antara lain, pengamanan Pilkada serentak 2018, dugaan penyerangan ulama dan penegakan hukum, khususnya terhadap pengedar narkoba.

 

Rombongan Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Polresta Kediri dengan 5 Mobil ini antara lain, Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, pimpinan rombongan dan Rombongan Anggota Komisi III DPR RI, Staf Komisi III DPR RI. Hadir pula dalam pertemuan ini, Komisioner KPU Kota Kediri, Dra. Pusporini Endah Palupi, BNN Kota kediri yang diwakili Triwulandari serta Pejabatan Utama (PJU) Polresta Kediri dan Kapolsek jajaran.

 

Anggota Komisi III DPR RI itu juga melihat secara langsung alat transportasi di Kepolisian Resor Kediri Kota dari seluruh kesatuan yang ada.Mulai Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Intelejen, Satreskrim, Satreskoba, Tim Anti Bandit maupun Babinkamtibmas. 

 

 

 

"Ini agenda kunjungan ketiga. Kali ini, semua anggota Komisi III DPR RI ikut. Dari Fraksi Golkar, Hanura, Gerindra dan PDIP. Pertama, kami apresiasi kerja hebat oleh Kapolresta Kediri dalam rangka antisipasi terkait pelaksanaan Pilkada. Polresta Kediri menghadapi dua hajatan besar, Pilwali Kediri dan Pilgub Jatim 2018," kata Artheria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (21/2/18).

 

 

 

 

Artheria mengaku, mendapatkan pemaparan dari Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi terkait pelaksanaan pengamanan Pilwali Kediri dan Pilgub Jatim. Dimana, kepolisian telah siap. 

 

 

 

"Dengan anggaran yang sangat minim, saranan prasarana terbatas, Polresta Kediri sangat siap dalam melaksanakan tugasnya. Harapannya, Plpesta demokrasi dapat berlangsung dengan baik," tegasnya.

 

 

Agenda kedua yaitu mengenai kabar penyerangan ulama. Yang dimaksud dugaan teror terhadap kiai Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Senin malam kemarin.

 

 

"Kami antisipasi indikasi penyerangan ulama di Ploso. Semua paparan sudah dijelaskan. Mengenai hal itu, sudah diselesaikan teman-teman dari Polresta Kediri. Bagaimana cara membangun hubungan dengan rakyat yang baik," bebernya.

 

 

Menurutnya, Komisi III melihat isu teror itu hal biasa. "Semua masalah sudah diselesaikan. Percayakan kepada Polresta Kediri. Ulama, kiai, percayakan penuh, penanganan ini sudah cermat dan tepat.

 

 

Agenda lain adalah mengenai peredaran narkoba. "Kita melihat pemberantasan narkoba, bagaimana kita haramkan Pil dobel L. Di Polresta Kediri ini sudah ada upaya antisipatif, preventif mengenai peredaran narkoba " katanya.

 

 

Komisi III DPR RI menganggap bahwa sinergi antara Polresta Kediri dengan KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak sudah baik. Komisi III hanya berpesan agar lebih ditingkatkan, karena pelaksaan Pilkada ini menjadi bagian running dalam Pemilu 2019 mendatang.

 

 

Terpisah Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Pihaknya memaparkan tentang kesiapan dalam pengamanan Pilkada serentak dan minimnya saranan dan prasarana yang dimiliki.

 

 

"Komisi III DPR RI melihat kesiapan kita dalam pengamanan pilkada serentak. Kami paparkan bagaimana upaya kami dalam mengelola kamtibmas. Tadi juga ada masukan supaya berkoordinasi KPU dan Bawaslu. Terkait sarana dan prasarana Polri yang minim, agar membuat surat untuk peningkatan sarana terasbut dalam rangka mendukung tugas Polri," beber Kapolres.(em/ga)

Wednesday, 21 February 2018 10:41

Pembentukkan Badan Ad Hoc Untuk Pemilu 2019

Written by

Kediri (radiomadufm.com) -- Dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, KPU Kabupaten Kediri membentuk badan ad hoc. Ada 156 PPK dan PPS pada Pilgub Jatim 2018 yang ikut dalam rekrutmen ini. Ratusan peserta dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri itu mengikuti seleksi evaluasi dalam Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2019.

 

 

"Pembentukan badan ad hoc untuk Pemilu 2019 ini menggunakan system evaluasi. Penilaian akan dilakukan bagi PPS dan PPK terhadap rekan kerja masing-masing, serta oleh panitia penyelenggara setingkat di atasnya, termasuk penilaian oleh jajaran KPU Kabupaten Kediri," kata Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Syamsuri di Hotel Bukit Daun, Kabupaten Kediri, Rabu (21/2/18).

 

 

Penilaian ini akan direkapitulasi oleh KPU, sehingga dapat ditentukan personil yang dilibatkan kembali dalam Pemilu 2019. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kediri ini menegaskan, dari jumlah PPK sebanyak lima orang, akan diambil tiga orang. 

 

"Jumlah peserta yang ikut dalam evaluasi kinerja ini diambilkan lima orang PPK kecamatan, tambah satu orang sekretaris. Sehingga 26 kecamatan X 5 orang menjadi 156 peserta. Sedangkan untuk satu sekretaris secara otomatis akan ditetapkan," beber Syamsuri.

 

Penyaringan berbasis evaluasi kinerja ini, kata Syamsuri, tujuannya untuk memilih yang terbaik dari PPK dan PPS. Dirinya menyadari bahwa kinerja PPK dan PPS dalam Pilpres 2019 mendatang tentunya lebih berat dan personil badan ad hoc nya justru lebih sedikit. Tetapi hal ini telah diamanatkan dalam pasal 52 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa PPK dalam Pileg dan Pilpres berjumlah tiga orang.

 

 

Komisioner KPU Kabupaten Kediri dua pereode ini menyampaikan tentang ketentuan dalam perekrutan PPK dan PPS. Bagi PPK dan PPS yang telah bekerja selama dua periode, secara otomati nanti tidak bisa diangkat menjadi PPK dalam dalam pemilihan di 2019 namun bisa melakukan penilaian terhadap kinerja rekannya untuk bisa dirangking masuk ke PPK kembali. Periode yang dimaksud yaitu keikutsertaan pada pemilihan atau pemilu untuk periode tahun 2004-2008, periode 2009-2013, dan periode 2014-2018. 

 

Karena itu, sesuai kesadaran masing-masing, anggota PPK dan PPS yang telah bekerja selama dua periode untuk tidak mengikuti perekrutan pada Pemilu 2019. (em/ga) 

Thursday, 01 February 2018 09:03

Berdayakan Sejumlah Komunitas di Kota Kediri

Written by

Kediri (radiomadufm.com) --- Ketua Tanfzidiyah NU, yang juga salah satu Ketua di PBNU, Aizzudin Abdurrahman yang juga sebagai bakal calon wali kota Kediri semakin percaya diri alias pede dengan adanya dukungan dari sejumlah komunitas di Kediri. Bahkan komunitas itu menyatakan diri sebagai pendukung yang setia.

 

Disamping itu juga Gus Aiz panggilan dari cucu KH.Hasyim Asyari pendiri NU ini akan melakukan kontrak politik dengan Paguyuban PKL yang ada di Kota Kediri untuk membuat sentra UMKM serta melakukan penataan yang selama ini masih ada keluhan.

 

"pihaknya akan melakukan penataan PKL dan melakukan kontrak politik untuk nantinya membuat sentra UMKM di Kota Kediri semisal di GOR Banjarmlati Kota Kediri yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat demi pemberdayaan dalam mendukung perekonomian,"ungkapnya, Kamis (1/2/18)

 

 

Gus Aiz, panggilan akrab Aizzudin Abdurrahman ini menuturkan, selain nantinya ada kontrak politik terhadap PKL , Pemberdayaan komunitas lingkungan dan komunitas otomotif yang saat ini merapatkan diri kepadanya akan terus dilakukan.Jumlah komunitas yang sudah merapat kepadanya ada enam hingga tujuh kelompok. Diantaranya dari otomotif dan pemerhati lingkungan.

 

“Semua ini karena kebiasaan saya yang sering blusukan, main kemana-mana. Meskipun saya sekolah di madrasah, tetapi, teman-teman saya dari sekolah umum. Banyak teman dari SMA 4 maupun SMA 3 dan sekolah lainnya,” ucap Gus Aiz, Kamis (1/2/18).

 

Menurutnya, kelompok-kelompok komunitas ini merupakan perwakilan dari masyarakat. Maka dirinya juga mendengarkan aspirasi dari mereka. Gus Aiz rutin melakukan pertemuan untuk sekedar bersosialisasi maupun menggelar sebuah diskusi.

 

“Saya ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Dari kalangan manapun. Utamanya dalam hal membangun Kota Kediri yang kita cintai ini,” pintanya.

 

Gus Aiz sendiri  menegaskan, pihaknya nanti akan melakukan pemberdayaan terhadap para pemerhati lingkungan maupun otomotif yang ada di Kota Kediri.

 

"sejauh ini pihaknya akan mewadahi komunitas tersebut untuk berdaya guna sehingga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nantinya,"tambahnya.

 

Azzudin Abdurahman sendiri adalah bakal calon wali kota Kediri yang diusung empat partai politik yaitu, Partai Golkar, PPP, Partai Gerindra dan PKB. Dia berpasangan dengan Sudjono Teguh Wijaya, anggota DPRD Kot Kediri. Pasangan ini memiliki jargon “Kediri Toto Kediri Joyo. Noto Kediri, Kediri Mulyo”.(st/ga)

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us