Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12

Wednesday, Jan 31 2018

Kediri (radiomadufm.com)– Seluruh penambang pasir dan batu (sirtu) di wilayah Kabupaten Kediri wajib berizin, menjaga lingkungan, memperkerjakan tenaga kerja dari masyarakat dan memberikan dana CorporateSocial Responsibility (CSR)-nya untuk warga terdampak.

 

Demikian beberapa isi rekomendasi dari acara ‘ngopi bareng’ yang digelar Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kediri bersama warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Rabu (31/1/18).

 

Forum diskusi santai ini digelar GP Ansor di Balai Desa Satak. Forum ini diadakan untuk menjawab keresahan masyarakat setempat terhadap aktivitas penambangan pasir di lahar Gunung Kelud secara illegal.

 

 

Dampak dari eksplorasi ini menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti jalan rusak, berdebu, dan bahkan ada beberapa rumah warga yang dindingnya retak. Sementara masyarakat tidak dapat melakukan penuntutan baik ganti rugi kerusakan maupun kompensasi atas kegiatan penambangan.

 

“Maraknya penambangan yang menurut sebagian masyarakat sangat menganggu, maka supaya jelas pertanggung jawabannya itu harus bagaimana, maka kita gelar acara ini. Kita hadirkan konsultan lingkungan yang berbicara mengenai prasyarat untuk menjadi penambang yang baik dan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi,” kata Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri, Munasir Huda.

 

 

GP Ansor adalah organisasi kader yang sekaligus juga organisasi sosial. Maka persoalan sosial yang terjadi di Desa Satak ini langsung direspon. Apalagi, di desa ini, Ansor bukanlah organisasi yang baru.

Beberapa tahun lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor memberikan advokasi terhadap warga yang dituduh menjarah hutan. Ansor memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tidak tahu atau lemah terhadap hukum agar hak-haknya tetap dilindungi.

Setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya lahir lima poin rekomendasi. Pertama adalah penambang harus menjaga lingkungan. Kedua penambang harus melibatkan tenaga manual di sekitar Desa Satak.

 

Ketiga, penambang harus memberikan dana sosial perusahaan kepada masyarakat terdampak. Keempat adalah mengasuransikan tenaga kerja atau karyawan yang ikut menambang dan terakhir alat pengangkut material tambang harus melalui jalur alternatif, bukan melalui jalur desa.

Lima poin rekomendasi ini lahir dari beberapa pertanyaan dan usulan masyarakat. Seperti pertanyaan dari Nuryanto. Dia meminta kompensasi bagi warga terdampak penambangan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara Sukadi, warga lainnya, mengeluh kerusakan jalan.

Munasir mengatakan, selama kelemahan masyarakat dalam permintaan pertanggung jawaban disebabkan oleh pelaku tambang ilegal. Sehingga, apabila terjadi kerusakan alam, tidak ada yang bisa dituntut.

 

 

“Berbeda ketika penambangnya sudah memiliki izin. Maka mencarinya enak. Satu contoh, ada truk pengangkut material yang menabrak pagar, tentu kita gampang mencari siapa pelakunya, karena semua nama-nama itu sudah ada di dalam dokumen,” imbuhnya.

 

Ada kurang lebih 150 orang warga Desa Satak yang ikut dalam acara ngopi bareng GP Ansor ini. Selain masyarakat biasa, ada yang bekerja sebagai kuli tambang dan sopir armada truk pengangkutan.

Tetapi, selama ini, mereka bekerja pada pengusaha tambang yang belum berizin. Tentu, pekerjaan tersebut sangat beresiko. Baik resiko keselamatan pada saat menambang maupun resiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

 

Melalui pertemuan ini, GP Ansor akan memperjuangkan nasin seluruh masyarakat. Baik yang selama ini menjadi kuli tambang, maupun warga terdampak yang tidak berkecimpung di pertambangan.

 

Tujuannya agar warga diakomodir oleh pengusaha tambang resmi. Menjadi tenaga kerja dan terlindungi dalam asurasi. Selain itu, masyarakat terdampak juga bisa merasakan hasil dari aktivitas penambangan secara legal melalui pemberian program CSR-nya.

 

Hak yang dimiliki masyarakat terdampak terhadap aktivitas pertambangan ini juga ditegaskan oleh Syaifudin, Konsultan Lingkungan dari Peralhi Kediri dalam pemaparannya. Dimana, setiap penambang harus mematahui SOP UKL/UPL (Upala Pengeloaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

 

“Hak dan kewajiban pemrakarsa atau penambang dan masyarakat itu muncul dalam SOP UKL/UPL. Ketika itu dilanggar yang jeals ada konsekusinya. Di SOP dokumen UKL/UPL, pemrakarsa wajib menampung penambang tradisional atau kuli panggul, semua diakomodir dijadikan satu. Pemrakarsa wajib mengasuransikan jaminan tenaga kerja dan terkait kerusakan jalan dapat ditiadakan, karena armada pengangkutan sudah sesuai dengan kapasitas jalan yang ada,” tegasnya.

 

 

Masih kata Syaifudin, masyarakat terdampak juga bisa menikmati hasil dari kegiatan eksplorasi tersebut melalui program pemberian CSR. “CSR adalah hak masyarakat. Nanti bentuknya monggo, sesuai kesepakatan warga. Ada yang mengharap program atau nilai uang tunai dan lainnya,” imbuhnya

 

Masih katanya, jam kerja aktivitas pertambangan secara resmi juga diatur dalam dokumen izin. Terutama adalah waktu pengangkutan material tambang.

Sesuai dokumen SOP UKL/UPL yang sudah dibahas dengan satuan kerja di pemerintah daerah, jam pengangkutan material hanya diperbolehkan, sejak pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

 

“Karena jam 07.00 WIB itu jam anak sekolah dan orang berangkat kerja, maka harus dihormati. Lalu jam 17.00 WIB itu jamnya orang istirahat. Karena aktivitas pengangkutan menggunakan jalan pemerintah, maka aturan itu wajib hukumnya ditaati. Sehingga tidak ada lagi komplin dari masyarakat, bahwa truk pengakut material membahayakan anak sekolah,” jelas Syaifudin.

 

GP Ansor akan menyodorkan rekomendasi dari pertemuan ngopi bareng ini kepada calon pengusaha tambang. Baik yang sudah memiliki izin maupun dalam proses pengajuan. Apabila tidak dikawal dari awal, GP Ansor khawatir hak-hak masyarakat terlewatkan. 

Untuk diketahui, dalam forum diskusi ngopi bareng ini juga dihadiri Asper Perkebunan, Kepala Desa Satak, dan perangkat desa. Kegiatan juga diamankan oleh aparat TNI dan Polri. (sj/ga) 

Monday, Jan 29 2018

Kediri (radiomadufm.com) ---Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah menyalurkan secara langsung zakat kepada 2050 mustahiq, Senin (29/1) bertempat di GOR Jayabaya Kota Kediri. Zakat ini dihimpun oleh Baznas, yang diperoleh dari zakat para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

 

 

Dalam sambutannya, Walikota Kediri yang akrab disapa Mas Abu menghaturkan terima kasihnya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atas terkumpulnya zakat ini. "Ini semua adalah pejuang zakat. Semoga tahun depan lebih lancar dan lebih banyak lagi sasarannya," ujarnya.

 

Mas Abu juga mengapresiasi program yang dimiliki Baznas untuk membantu mengentaskan masyarakat Kota Kediri dari kemiskinan. Basnaz juga dihimbau untuk selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Kediri mengenai data agar semuanya sinkron. "Baznas harus bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri by data. Ini semua dilakukan agar sinkron data orang yang berhak menerima zakat," ungkapnya.

 

Kedepan Mas Abu menginginkan agar dibuat aplikasi agar sistem keuangan Baznas  lebih keren lagi. "Sebelum instruksi ini saya keluarkan sistem tentu akan dibuat dulu. Semoga kedepan semakin banyak lagi zakat maupun infaq yang terkumpul," harapnya.

 

 

Dihadapan para mustahiq, walikota muda berusia 37 tahun ini memaparkan beberapa program Pemerintah Kota Kediri yang diperuntukkan untuk membantu anak-anak Kota Kediri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seperti, bantuan seragam gratis beserta ongkos jahitnya, beasiswa bagi mmahasiswa serta bantuan subsidi SPP sebesar 75 ribu bagi SMA/SMK. "Pendidikan ini sangat penting. Pemerintah harus turun tangan untuk membantu pendidikan. Tidak boleh ada lagi anak Kota Kediri yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak bersekolah," ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Baznas Kota Kediri Dawud Samsuri mengungkapkan selama 2017 zakat yang telah terkumpul adalah 686 juta jumlah ini meningkat 27%. Serta selama tahun 2017 Baznas telah melakukan beberapa program seperti bedah rumah dan santunan peduli dhuafa.(em/hm)

 

Friday, Apr 24 2015

Tulungagung (radiomadufm.com), Sejumlah sopir MPU sekolah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan minimnya dana kompensasi yang diberikan pemerintah daerah setempat, sebagai pengganti operasional angkutan gratis bagi pelajar SMP/SMA setempat.



"Kompensasi biaya yang kami terima tidak 'nyucuk' (sepadan) dengan operasional yang kami keluarkan," kata salah seorang sopir MPU sekolah di Tulungagung, Darminto, Kamis.

Setiap MPU sekolah yang ditunjuk dinas perhubungan komunikasi dan informatika setempat, ungkap Darminto, mendapat jatah kompensasi sebesar Rp90 ribu per hari.

Namun besaran anggaran itu dikatakan Darminto, sudah habis untuk membeli solar dan membayar setoran ke majikan atau pemilik MPU.

Totok, sopir MPU lain menjelaskan, setiap pulang-pergi MPU yang dioperasikannya membutuhkan BBM solar dengan biaya sekitar Rp35.000, sementara sisanya sebesar Rp50.000 wajib disetor kepada pemilik kendaraan, sebagai uang sewa mobil.

Sementara untuk ongkos makan, lanjut Totok, dirinya dan sejumlah sopir MPU lain harus mencari sendiri dengan menambah frekuensi jasa angkutan di luar program angkutan gratis sekolah.

"Semua sopir MPU sekolah banyak yang buruh sopir saja, atau tidak ada yang memiliki kendaraan sendiri. Itu sebabnya kami tidak bisa mendapat insentif banyak dari program ini, bahkan seringkali rugi," keluhnya.

Masalahnya lagi, lanjut Totok maupun Darminto, jumlah pengguna jasa angkutan gratis sekolah kini kian bertambah.

Jika sebelumnya penumpang hanya sekitar 12 siswa/pelajar, kini bisa mencapai 27 siswa. 

Akibatnya, beban kerja MPU sekolah semakin berat, karena berimbas pada volume bahan bakar serta risiko kerusakan kendaraan.

"Kami sudah mencoba membicarakan dengan pihak Dishub, dan masih menunggu selama 6 bulan terlebih dahulu, serta usulan para sopir akan dibahas kembali," ujarnya. (*)

Saturday, Apr 18 2015

 

 

 

Tulungagung (radiomadufm.com), Puluhan anggota TNI dari Batalyon Infanteri 521/DY menebang ratusan pohon tanaman produksi milik penduduk yang ditanam di lahan sengketa TNI-warga di Dusun Kaligede Desa Panggungkalak Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat.

Saturday, Apr 18 2015

 

 

 

Tulungagung (radiomadufm.com), Pihak Dishubkominfo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan seluruh unit perahu penyeberangan yang beroperasi di sepanjang Sungai Brantas tidak satupun yang bersertifikasi laik sarana angkut, sehingga berstatus ilegal.

Tuesday, Apr 14 2015

 

 

 

 

Tulungagung (radiomadufm.com), Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur saat ini lebih memprioritaskan pengadaan gabah kering giling dari petani, agar mutu beras tetap terjaga meski tersimpan di gudang dalam jangka waktu lama.

Monday, Apr 13 2015

 

 

 

 

Banyuwangi (radiomadufm.com), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan mematenkan komoditas durian merah menjadi produk buah asli daerah itu.

Monday, Apr 13 2015

Blitar (radiomadufm.com), Aparat Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, menahan tiga pejabat utama PT Dua Belas Suku (DBS) Blitar, terkait dengan dugaan penipuan berkedok dana investasi.



"Tiga tersangka saat ini sudah ditahan di markas. Mereka ditahan atas laporan dari para nasabah yang mengaku tertipu," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Blitar Iptu Soewoko di Blitar, Sabtu.

Ia mengatakan, tiga tersangka itu merupakan pejabat utama, yaitu HI, JR, dan LI. Mereka sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik terkait dengan aduan dari para nasabah. Aduan itu adalah belum keluarnya investasi berupa uang yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Pihaknya juga mengatakan, selain tiga orang yang merupakan pejabat di PT DBS Blitar itu, masih ada dua orang lagi yang belum ditahan. Keduanya adalah pasangan suami istri sebagai pemilik dari PT DBS, yaitu JE dan NA. 

Soewoko mengatakan, keduanya belum ditahan, setelah mengaku sakit. Mereka bahkan mangkir dari pemeriksaan dengan alasan itu, dengan memberikan surat keterangan sakit dari sebuah rumah sakit yang ada di Kota Blitar. Polisi menduga, surat keterangan itu hanya siasat, guna menghindari pemeriksaan. 

"Kami akan turunkan dokter dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan ulang," katanya.

Pihaknya juga mengatakan, sampai saat ini sudah memeriksa 16 orang korban investasi PT DBS Blitar. Nominal kerugian juga beragam, sampai miliaran rupiah. Setiap orang rata-rata mempunyai banyak akun, sampai puluhan yang merupakan titipan.

Polisi akan menjerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. Selain menahan tiga tersangka itu, polisi juga menyita tiga kendaraan yang diduga hasil penipuan, yaitu dua unit mobil Toyota Camri, serta fortuner. Polisi saat ini juga masih melacak dua mobil lagi, yang diduga juga hasil kejahatan. (*)

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us