Breaking News
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12
Puluhan Massa Datangi Kantor Dewan - Friday, 02 February 2018 07:06

Super User

Super User

Tuesday, 24 April 2018 02:20

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, melakukan koordinasi bersama para pengurus PKB diwilayah Kota Kediri dalam rangka menjelang Pilpres 2019. Acara tersebut berlangsung di Ponpes Al Amin Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, Senin sore (23/4/18). 

 

Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pada PAC kita akan all out memenangkan Walikota Kediri pasangan Gus Aiz dan Jono dan yang kedua memenangkan Pilgub dan juga persiapan Pileg dan Pilpres, sedangkan untuk Pilpres alhamdulillah survei naik trus dan saya akan berusaha sekuat tenaga. Semua kekuatan NU dan pesantren, Alim Ulama kompak bersatu. 

 

"Sampai hari ini kita yakin masih  bersama Jokowi  kecuali nanti ada perkembangan lain, itu kan perintah Ulama, kita ikuti dulu sambil kita lihat perkembangan," ujarnya. 

 

Cak Imin menambahkan, selain dari partai PDI P semuanya kita ajak bicara maupun yang pro Jokowi maupun yang tidak pro Jokowi kita ajak semua bicara saling understanding. Sedangkan untuk poros baru agak sulit, tapi namanya politik tidak ada yang tidak mungkin karena politik ialah seni kemungkinan.

 

Dalam Sambutannya Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin mengakui bila sejumlha lembaga survey menyatakan bila Partai Kebangkitan Bangsa terus meningkat seiring terus dukungan dari warga NU.

 

"kita ( PKB ) sudah berada diatas dari Partai Demokrat, dan minimal kita nanti bisa menyamai Partai Gerindra.Dan menurut survey kenaikkan dukungan partai itu karena Ketua Umumnya "Nyapres" (Mencalonkan Presiden),sehingga saya bersama-sama PKB juga akan terus bersemangat dengan Mencalonkan Presiden maupun Cawapres untuk 'mendampingi' Jokowi nantinya,"sambutnya.(em/ga) 

Monday, 23 April 2018 14:12

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota Kediri mengalami kemacetan parah, karena ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti mendadak, Senin (23/4/18). Pengemudi dan satu penumpangnya tidak sadarkan diri. Mereka diduga mengalami keracunan.Polisi masih melakukan uji labfor dengan mengambil sampel mamin yang dikonsumsinya dirumah kedua 'sejoli' itu.

 

Satreskrim Polresta Kediri masih menyelidiki kasus keracunan yang dialami pengendara mobil dari Tulungagung ini. Petugas menggeledah mobil korban dan mengambil sampel muntahan di dalam mobil. Polisi akan memintai keterangan korban secara intensif, apabila kondisinya sudah membaik.

 

 

Identitas kedua pengendara usai polisi melakukan pengeledahan tas korban di mobilnya, sopir mobil Peugeot 306 dengan Nopol AD 7493 PA itu adalah Haris Prasetyo (45), warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Sementara satu penumpang di sebelahnya adalah Ferida Eko Riyanti (35), warga Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Baptis, Kota Kediri. 

 

Awalnya, mobil berwarna hitam itu melajut dengan kecepatan tinggi dari barat. Tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan. Karena berhenti mendadak, mobil di belakangnya sempat gugup. Akhirnya terjadi kemacetan panjang. Warga yang penasaran kemudian menghampiri sopir dan pengemudi. Ternyata mereka tak sadarkan diri. Dari mulutnya keluar muntahan.

 

Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi mengatakan, sopir dan pengemudi mengalami keracunan. Tetapi, penyebab keracunan masih belum dapat diketahui. Ada dugaan mereka keracunan minuman, karena sebelumnya mengkonsumsi juice. "Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik, mereka sudah sadar, dan kini masih menjalani perawatan," kata AKBP Anthon Haryadi.

 

Dijelaskan Kapolresta Kediri, korban berasal dari Kabupaten Tulungagung. Mereka menempuh perjalanan ke Kediri dengan tujuan Dusun Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka mengantar sebuah barang kepada kenalannya. Setelah itu, mereka berniat kembali ke Tulungagung. Tetapi sampai di Jalan Letjen Sutoyo mereka mengeluh sakit kepala dan muntah-muntah.(em/ga)

 

Sunday, 22 April 2018 07:55

Kediri ( radiomadufm.com) - - Paska adanya surat Somasi yang dilayangkan GP Ansor Kota Kediri ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri,  Panwaslu segera menjawab surat somasi yang diajukan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri beberapa hari yang lalu dengan menunjuk konsultan hukum.

 

"Tugas Panwas itu sebagai pengawasan dalam Pilkada dalam hal ini kami melakukan pengawasan terhadap Pilwali Kota Kediri dan PilGub Jatim,  sehingga  kami ( komosioner) sepakat melimpahkan hal ini kepada advokat, jangan sampai kami yang ada di panwas ini tidak konsen tidak fokus terhadap pengawasan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum di luar kegiatan pengawasan kepemiluan. Maka kami yang ada di komisioner melimpahkan hal ini kepada advokat,” ujar Yudi Agung Nugraha Komisioner Panwaslu Kota Kediri Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Minggu (22/4/18).

 

Yudi mengatakan, pihaknya telah menunjuk M Akson Nul Huda sebagai advokat yang akan menjadi mediator antara Panwaslu Kota Kediri dengan GP Ansor Kota Kediri. Pasalnya, dalam menjawab somasi tersebut nantinya akan di adakan mediasi sehingga membutuhkan mediator di dalamnya.

 

“Kita sedang ada permasalahan yang sebenarnya boleh kita bilang ini adalah permasalahan di internal kita yang di bawa keluar. Otomatis ketika nanti kita berdialog atau mediasi harus ada mediator, karena kita tidak mungkin menjadi mediator sendiri sehingga sangat bijak juga kami melimpahkan ini kepada advokat. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan organisasi masyarakat apapun, tapi yang kita hadapi adalah permasalahan di pengawasan Pilwali Kota Kediri,” jelasnya.    

 

Sementara, M Akson mengaku, sudah membaca dan mencermati isi somasi yang dilayangkan GP Ansor Kota Kediri terhadap Panwaslu Kota Kediri. Dia mengatakan, akan bersikap dan menjawab somasi tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan akan mengkonfirmasi dan menindaklanjuti perihal kebenaran isi somasi tersebut.

 

“Agar persoalan ini tidak berlarut-larut maka kami akan mengundang dan mengajak dialog terhadap pihak dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri dalam waktu secepatnya. Waktu dan tempat akan di tentukan di kemudian hari, dialog tersebut di lakukan secara terbuka,” jelasnya.

 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, GP Ansor Kota Kediri melakukan aksi damai di depan kantor Panwaslu Kota Kediri, Kamis (19/4/18) kemarin. Aksi tersebut di warnai dengan selebaran kertas yang muatannya identik dengan isi Surat Somasi dengan Nomor ; 06/LBH/IV/2018, yang di tujukan kepada Panwaslu Kota Kediri.(em/pd)

Thursday, 19 April 2018 07:27

Kediri ( radiomadufm.com)  -- Belasan anggota Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri, Kamis (20/4/18). Massa menggelar aksi unjuk rasa menuntut mundur ketua panwaslu Kota Kediri

 

Aksi damai massa yang mengatasnamakan Solidaritas Peduli Demokrasi atau SoLiD ini dilatar belakangi adanya dugaan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum Panwaslu dan Panwas Kecamatan. GP Ansor Kota Kediri akan membawa persoalan ini jenjang lebih tinggi yaitu ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (KPP) setempat.

 

 

Bagus Wibowo, selaku koordinator aksi mengatakan, ada 10 orang GP Ansor Kota Kediri yang menjadi pengawas pemilu. Tetapi mereka diminta mundur dari keanggotaan Ansor. Tindakan panwaslu dianggap tidak mendasar pada aturan dan telah mencederai Ormas GP Ansor.

 

 

 

“Kader kami, kebetulan menjadi Panwascam dan PPL diminta mundur oleh Panwaslu. Padahal tidak ada aturan yang mengharuskan Panwacam atau PPL mundur. Sesuai aturan, permintaan mundur itu setara Pawansalu tingkat Kota/Kabupaten ke atas. Oleh karena itu, kami meminta supaya Panwaslu minta maa baik lisan maupun secara tertulis,” desaknya.

 

 

 

Masih kata Ahong, panggilan akrab Bagus Wibowo, ada oknum Panwaslu Kota Kediri dan Panwascam yang melakukan pelanggaran etika. Mereka bekerja secara subyektifitas yaitu atas dasar senang dan tidak senang.

 

 

 

“Panwaslu ini ada bimteknya. Kami minta lebih melek dan paham hukum. Jangan hanya subyektifitas kemudian minta PPL melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada dasar hukumnya.Sehingga, dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani akhirnya mental. Bener ada plenonya, tetapi ketika diajukan keBawaslu, mental,”

 

 

 

Persoalan paling fatal lagi, imbuh Ahong, dalam perekrutan anggota Panwascam maupun Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terjadi unsure suap atau KKN. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Kediri mendapatkan temuan adanya praktek suap yang tidak bisa ditolerir dalam peraturan perundang-undangan. Data tersebut berada ditangan LBH GP Ansor dan akan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta DKPP.

 

 

 

“Data mengenai perbuatan suap dalam rekrutmen panwascam dan PPL kami bawa. Tetapi, kami tidak bisa sebutkan, karena berkaitan dengan saksi yang harus dilindungi. Tetapi, bilamana Komisi Etik maupun Bawaslu Jatim yang melakukan pemeriksaan membutuhkan data, akan kami sampaikan,” janjinya.

 

 

 

Dalam aksi unjuk rasa ini, GP Ansor bersama LBH GP Ansor dan Banser memberikan kado sebuah ‘Keranda Mayat’ kepada Panwaslu Kota Kediri. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud, sebagai simbol bahwa demokrasi di Panwaslu Kota Kediri sudah mati. Mereka juga melayangkan surat somasi kepada Panwaslu Kota Kediri dengan lima poin tuntutan.

 

 

Ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni  membantah, sudah meminta mundur anggota Panwacam maupun PPL dari keanggotaan ormas maupun partai politik. Menurutnya, hanya bersifat sementara selama proses pengawasan berlangsung untuk menjaga netralitas. Sementara mengenai somasi GP Ansor Kota Kediri, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

 

 

 

“Dari somasi tersebut, kita perlu pelajari dulu. Sehingga kita memberikan jawaban sesuai undang-undangan dan aturan yang berlaku. Yang meminta mundur siapa. Tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu. Untuk masalah keanggotaan, Panwaslu tidak pernah meminta mundur, kecuali yang ada di kepengurusan ormas sebagaimana petunjuk Bawaslu Jawa Timur, sementaraoff dulu dari keanggotaan ormas,” jelasnya.

 

 

Yoni membacakan Pedoman Pelaksaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada poin (k) menjelaskan, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

 

Massa GP Ansor Kota Kediri akhirnya mengakhiri aksinya setelah kado keranda mayat diterima panwaslu bersama surat somasinya. GP Ansor menunggu jawaban dari Panwaslu Kota Kedir 1 X24 jam. Apabila tidak ada jawaban, GP Ansor akan menggelar aksi kembali dengan jumlah massa jauh lebih banyak lagi. (em/ga) 

Wednesday, 18 April 2018 04:56

Kediri ( radiomadufm.com - Ular Phyton sepanjang 4 meter menggegerkan warga Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. saat ditemukan di rumah warga, ular tersebut sempat dikira ikan lele. Rabu (18/4) pagi.

 

Ular tersebut pertamakali ditemukan oleh Permini warga setempat saat hendak melaksanakan solat subuh. Parmini kemudian menyampaikan temuannya kepada Sholekan, hingga ahirnya solekan memanggil rekan-rekannya. Pada pukul 05.20 Sholekan bersama dengan warga berhasil mengamankan ular tersebut.

 

"Saya pas mau keluar bukakan pintu ibu itu melihat tidak ada apa - apa. Hingga ahirnya ibu keluar dan katanya melihat sesutu yang berkilauan, pertama - tama dikira lele, setelah di lihat lagi ternyata ular besar sekali. Sontak saya memanggil warga sekitar," ujar Andik anak dari Parmini.

 

Sementara itu Kanit Trantibum Satpol PP Kota Kediri Nur Kamid  membenarkan hal itu dirinya menjelaskan bahwa pada pagi tadi Satpol PP menerima laporan terkait penemuan ular Phyton di pemukiman penduduk.

 

"Langkah yang diambil Melakukan pengecekan TKP,  melakukan dialog dengan para saksi, penggalian informasi, dan juga menyampaian pemahaman bahwa ular phyton memang tidak berbisa namun lilitan dan gigitannya dapat mematikan sehingga dihimbau agar berhati-hati, dan sementara ularnya saat ini diamankan oleh warga," pungkasnya.(em/ga) 

Monday, 16 April 2018 14:00

Kediri ( radiomadufm.com) - - - - Ledakan terjadi di SPBE PT Sinar Hasil Buana di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Senin (16/4/18) sore. Akibat kejadian itu Hari Yudianto (36) warga Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Hari dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, karena mengalami luka bakar di tubuhnya. 

 

Leadakan ini berasal dari tabung elpiji 50 kilogram (kg). Tabung berada di ruang mesin warp yang mengalami tekanan tinggi. 

 

Semula, pukul  14.00 WIB, salah satu karyawan di pos jaga mendenngar suara mendesis. Suara menyerupai tabung elpiji yang bocor alias ngobos. Tak lama berselang disusul suara ledakan keras.

 

Ledakan berasal dari ruang mesin warp. Petugas keamanan melihat terjadi kebakaran. Nahas dialami Hari. Karyawan bagian mekanik mesin warp ini terkena semburan api.

 

Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi juga turut terbakar. Petugas keamanan berusaha memadamkan api dan menolong korban.

 

Anggota Polsek Gampengrejo dan Polres Kediri menerima laporan kejadian tersebut. Petugas langsung datang untuk melakukan olah TKP.

 

“Tabung gas elpiji 50 kg berada di ruang mesin warp mengalami tekanan tinggi yang disebabkan oleh panas. Hal tersebut mengakibatkan tabung pecah pada sambungan dan disambar oleh api pembakaran,” Kapolsek Gampengrejo AKP. Mukhlason. 

Lebih lanjut Kapolsek menegaskan,  setidaknya ada juga 40kendaraan terimbas dari ledakan tabung gas tersebut hingga kondiainya terbakar disejumlah bagian. (em/ga) 

Sunday, 15 April 2018 04:44

Kediri ( radiomadufm.com ) ----Kebakaran hebat hingga meludeskan rumah Tukini dan dua unit sepeda motor terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Jawatimur. Warga Dusun Klodran Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen bahu membahu menjinakkan kobaran api yang begitu cepat meludeskan rumah yang terbuat dari papan kayu maupun anyaman bambu. Bunyi ledakan yang terjadi didalam rumah membuat warga ketakutan untuk menyelamatkan dua unit sepeda motor yang berada dilokasi. Melihat kejadian itu, pemilik rumah dan pengontrak sempat shock melihat kobaran api yang menghabiskan harta benda didalam bangunan.

 

Menurut Sokib yang melihat kobaran api yang berusaha memadamkannya menuturkan, munculnya api dari dalam rumah. Dan kobaran api semakin besar sehingga dirinya ketakutan berusaha meminta tolong ke warga yang lain untuk memadamkan api. Kemungkinan api berasal dari kompor gas yang menyala untuk memasak ayam kemudian ditinggal Mia dan Syaifudin selaku pengontrak ke kawasan Gor Jayabaya.

"Ini rumah ibu saya yang dikontrak oleh penjual bebek dan ayam goreng.Api dimungkinkan dari kompor yang meledak kemudian menyambar seisi rumah serta dua unit sepeda motor yang tidak berhasil diselamatkan,"jelasnya saat dilokasi kejadian,Minggu (15/4/18).

Saat peristiwa berlangsung, Puluhan warga bahu membahu mematikan kobaran api yang sudah membesar dengan alat seadanya hingga api baru padam ketika bangunan semi permanen di rumah itu habis terbakar bersama benda didalamnya termasuk dua unit sepeda motor honda beat dan honda supra.

Sementara itu AIPTU.Sugeng Kasi Humas Polsek Semen Polresta Kediri mengungkapkan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian usai ada laporan warga yang selanjutnya melaporkan ke intansi diatasnya untuk penanganan lebih lanjut.

"usai mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melaporkannya ke instansi diatasnya untuk penanganan lebih lanjut. Satu unit mobil PMK telah melakukan tugasnya dilokasi kejadian,"tandasnya.

Sejauh ini pihak kepolisian melakukan pemasangan garis polisi di lokasi kejadian untuk penanganan Olah Kejadian Perkara guna memastikan penyebab pasti kebakaran yang menimpa rumah tersebut.(em/ga)

 

 

Tuesday, 10 April 2018 13:11

Kediri ( radiomadufm.com)-- Sidang kasus korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri memasuki tahap tuntutan. Tiga terdakwa dalam kasus itu, dua diantaranya bakal menerima tuntutan hukuman lebih tinggi. Pasalnya, kedua terdakwa tersebut juga terkena pasal gratifikasi. Dalam fakta persidangan sejumlah keterangan keterangan saksi sempat menjadi bahan yang dimungkinkan akan terbit SPDP atas kelanjutan kasus itu yang saat ini sudah mendekati tahap penuntutan. 

 

Abdul Rasyid, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut mengatakan, pihaknya kemarin sudah mengajukan laporan tuntutan tiga terdakwa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sayangnya, ia enggan membeberkan besaran tuntutan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi Jembatan Brawijaya.

 

"Ini masih rahasia. Namun yang jelas sudah kita ajukan ke Kejati. Untuk hasilnya besok saat di persidangan saja," ujarnya saat berada di kantornya, Selasa (10/4/18).

 

Rasyid menjelaskan, dalam tuntutannya itu ada dua terdakwa yang berbeda. Menurutnya, dua terdakwa yakni Kasenan dan Widodo akan menerima pasal tambahan dalam tuntutan tersebut. Sebab saat proses sidang menunjukan sejumlah bukti jika keduanya menerima aliran dana.

 

"Dalam kasus ini untuk Kasenan menerima total hampir Rp 400 juta. Sedangkan Widodo menerima Rp 50 juta dan sudah dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, selain Pasal 2 dan 3 nanti mereka juga terkena Pasal 12 b dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," bebernya.

Dalam proses persidangan banyak ditemukan bukti baru. Salah satunya terungkapnya sejumlah aliran dana kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Tidak hanya dua terdakwa saja yang menikmati dana korupsi tersebut. Informasi yang dihimpun, terdapat beberapa orang yang ikut menikmati uang korupsi tersebut, salah satunya Mantan Walikota Kediri, SA. 

 

Diduga orang yang paling berperan dalam kasus korupsi Jembatan Brawijaya itu adalah Samsul Ashar. Hal itu diketahui dari pengakuan Ratna, bendahara PT SGS (Surya Graha Semesta). Ratna mengaku jika Samsul Ashar paling banyak menerima uang dari PT SGS. Setelah Samsul, dalam data bendahara, posisi urutan kedua yakni Kasenan dan selanjutkan Widodo.

Dana yang dikeluarkan PT SGS terhadap SA dimulai jauh sebelum proyek tersebut dikerjakan. Dalam sidang diceritakan jika Komisaris Utama PT SGS, Tjahyo Widjojo alias Ayong sering bertemu dengan SA di Hotel Bumi Surabaya. 

 

Dari pertemuan itu, SA meminta bantuan modal untuk pengembangan klinik DM. Dari pemberian sejumlah bantuan itu Ayong berharap diberi proyek yang salah satunya yakni proyek Jembatan Brawijaya. 

 

"Jadi sebelumnya ada pertemuan antara Pak SA dengan Komisaris PT SGS yang dikenalkan oleh tim suksesnya Pak SA.Dari pertemuan itu, sekitar tahun 2008-2009 SA sudah menerima uang secara cash sebesar Rp 3 miliar 450 juta. Uang itu diberikan secara bertahap, setiap ketemu diberi Rp 500 juta," beber Rasyid.

 

Selain itu, lanjut Rosyid, ada juga pemberian uang pada SA secara transfer. Setelah proyek berjalan antara 2010-2012, dari PT SGS melalui rekening FP,  pengusaha gilingan beras yang masih sepupu SA.  Dari transaksi rekening itu, terdapat aliran dana secara transfer dari PT SGS untuk tahun 2010 sebanyak 10 kali dengan total Rp 1 miliar 850 juta, 2011 sebanyak 10 kali dengan total Rp 1 miliar 400 juta dan 2012 sebanyak 22 kali dengan total Rp 1 miliar 205 juta.

 

"Dari kesaksian FP, saat itu dipanggil ke rumah dinas dan dimintai pinjam nomor rekening. Katanya nanti jika ada dana masuk akan dikasih kabar. Hasilnya terdapat transaksi transfer dengan total Rp 4 miliar 455 juta. Jadi untuk total yang diterima SA dari kasus ini sebesar Rp 7 miliar 905 juta," imbuh Rasyid.

 

Menurut Rosyid, aliran dana baik cash maupun transfer dalam kasus Jembatan Brawijaya ini selalu tercatat dalam bendahara PT SGS. "Untuk via transfer ini ada kode-kodenya seperti WL KDR yang artinya Walikota Kediri," tandasnya.

 

Sekedar diketahui, kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, sudah merugikan negara senilai Rp 14,4 miliar. Dalam kasus korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri, masih menyeret tiga terdakwa yakni mantan Kepala PU Pemkab Kediri Kasenan, Kabid Permukiman sekaligus Ketua Lelang Wijanto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Iman Satryo Widodo.

Rasyid sebelumnya juga membeberkan bila dugaan korupsi dana Pembangunan Jembatan Brawijaya ini terlihat dari temuan audit yang menunjukkan adanya mark up yang tidak terbantahkan dari nilai rupiah satuan Harga Girder alias bantalan beton jembatan yang di mark up.(em/ga) 

Tuesday, 10 April 2018 10:37

Kediri ( radiomadufm.com ) -- Aloka minta polisi memeriksa panitia penyelenggara seleksi perangkat desa, kepala desa, camat dan DPMPD serta pejabat –pejabat yang terlibat. Apabila kepolisian kesulitan, Aloka bisa membantu penyidik.Itu setidaknya sekelumit ungkapan yang dilontarkan saat melakukan aksi di Mapolres Kediri beberapa waktu lalu.

 

Masih ingatkan dengan kasus dugaan jual beli-beli jabatan dan suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri 2018 yang ditangani Polres Kediri? Penanganan kasus tersebut seakan jalan di tempat.

 

Untuk itu, Aliansi LSM Ormas Kediri Raya (Aloka) akan menagih Polres Kediri. "Kami akan datang lagi ke Polres Kediri untuk menagih penanganan kasus penyelidikan terhadap seleksi perangkat desa. Sampai sekarang sudah sejauh apa perkembangannya," ungkap Khoirul Anam, Koordinator Aloka Kediri, Selasa (10/4/18).

 

Aloka bersama ratusan warga dari berbagai desa di Kabupaten Kediri berunjuk rasa di sekitar Markas Polres Kediri, Selasa (13/3/18) lalu. Mereka mendukung upaya kepolisian dalam mengusut dugaan jual-beli jabatan dan suap dalam rekrutmen perangkat desa tahun 2018.

 

Dalam mediasi dengan Kapolres Kediri, AKBP Erick Hermawan dan jajaran, Aloka mendapatkan penjelasan bahwa penyidik segera menuntaskan kasus tersebut dalam beberapa minggu setelahnya. Tetapi karena hingga kini belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Aloka khawatir Korps Bhayangkara benar-benar 'masuk angin'.

 

"Jangan sampai kawan-kawan kepolisian masuk angin dalam kasus ini. Maka segera tuntaskan pengusutan kasus tersebut. Sebab kami akan segera menyambangi (datang) lagi kawan-kawan di kepolisian untuk mempertanyakan perkembangan dari penanganan kasus tersebut," imbuh pria yang identik dengan topi berwarna gelap ini.

 

Hampir satu bulan paska aksi unjuk rasa, serta dua bulan dalam penanganan di kepolisian, kasus tersebut belum menampakkan gejala adanya tersangka. Padahal penyidik telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Satirin, sejumlah Kepala Desa yang melantik peserta bukan nilai tertinti serta peserta seleksi perangkat desa nilai tertinggi yang tidak dilantik.

 

Sebagaimana penjelasakan Aloka, dari 52 desa di Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan rekrutmen, lima desa melantik peserta bukan dari peringkat pertama. Mereka menilai pengisian perangkat desa tersebut cacat hukum. Sehingga Aloka mencurigai ada unsur korupsinya.

Sementara itu Kapolres Kediri AKBP.Erick Hermawan kepada sejumlah awak media mengaku, sejauh ini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi saksi dan belum ada bukti yang kuat mengarah ke gratifikasi.

"belum ada bukti kuat dan mengarahnya ke Administrasi pelanggarannya serta rata -rata terjadi di Kecamatan Kayen Kidul,"tandasnya saat hadir disebuah acara di Hotel Grand Surya, Selasa (10/4/18) 

 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah peserta rekrutmen perangkat desa memiliki nilai tinggi tetapi tidak dilantik. Salah satunya adalah Amir Yahya. Dia pemilik peringkat pertama dalam seleksi perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, untuk jabatan kaur tata usaha . Kepala Desa justru melantik peserta dari peringkat ketiga.(em/ga)

Tuesday, 10 April 2018 07:09

Kediri ( radiomadufm.com ) -- Berkumpul dikawasan Simpang Lima Gumul Kediri Para sopir MPU di Kabupaten Kediri mengruduk Kantor Pemkab Kediri. Para Sopir MPU merasa dikecewakan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam aksi pertamanya. 

 

 

Lebih dari 100 orang sopir MPU jurusan Kediri-Pare bersama kendaraan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka mendesak Kepala Daerah turun tangan menyelesaikan konflik MPU dengan angkutan online.

 

 

 

"Dinas Perhubungan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka hanya mengaku, melarang angkutan online, tetapi tidak bisa melakukan tindakan penertiban. Oleh karena itu, hari ini kami minta Kepala Daerah mengakomodir tuntutan kami untuk membubarkan aplikasi angkutan online dan menertiban," kata Joko Santoso, salah satu sopir MPU Kediri-Pare,  Selasa (10/4/18).

 

 

 

Para sopir resah dengan kehadiran mobil angkutan berbasis aplikasi internet. Mereka merasa lahannya kini diserobot. Sejak kehadiran angkutan online, pendapatan mereka turun drastis. Selain lebih murah, sopir angkutan online dapat menaikkan penumpang di sembarang tempat.

 

"Sebelum ada taxi online, grab dan lain sebagainya kami bisa membawa uang pendapatan Rp 75 ribu dalam sehari. Tetapi saat ini, untuk mendapatkan uang Rp 20 ribu saja sulit. Padahal kami setor ke majikan, karena bukan kendaraan pribadi," keluh Joko.

 

 

Joko membandingkan tarif MPU dengan angkutan online. Untuk tarif MPU Kediri-Pare senilai Rp 10 ribu per penumpang. Sedangkan tarif angkutan online Kediri-Pare Rp 60 ribu bisa rombongan. Sehingga penumpang lebih memilih angkutan online.

 

 

 

 

 

Imbuh Joko, selain penghasilannya turun drastis, para sopir MPU masih diwajibkan melakukan uji KIR dan izin trayek. Sementara angkutan online tidak. Padahal, setiap angkutan umum wajib memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

 

 

 

"Sekarang ini kami ingin beli ban saja kesulitan, dan bayar  Sekolah  saja kesulitan, " keluhnya

 

 

Sejak Senin (9/4/18) sore hingga pagi ini, para sopir MPU Kediri-Pare melakukan aksi mogok beroperasi. Mereka mengancam melakukan aksi mogoknya hingga tuntutannya dipenuhi. Jika tidak ada keputusan para kawan kawan akan melakukan aksi dan mungkin akan melakukan sweping. 

 

"kalau memang ngak ada keputusan, kami juga akan beraksi kembali dan dimungkinkan kami juga akan melakukan aksi sweping terhadap operasional kendaraan berbasis online, "tegas Joko mengakhiri keluhannya. (em/ga) 

Live Madu TV

Live Radio Madu FM


Get connected with Us