Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12

Penambangan Pasir Lahar Gunung Kelud

Kediri (radiomadufm.com)– Seluruh penambang pasir dan batu (sirtu) di wilayah Kabupaten Kediri wajib berizin, menjaga lingkungan, memperkerjakan tenaga kerja dari masyarakat dan memberikan dana CorporateSocial Responsibility (CSR)-nya untuk warga terdampak.

 

Demikian beberapa isi rekomendasi dari acara ‘ngopi bareng’ yang digelar Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kediri bersama warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Rabu (31/1/18).

 

Forum diskusi santai ini digelar GP Ansor di Balai Desa Satak. Forum ini diadakan untuk menjawab keresahan masyarakat setempat terhadap aktivitas penambangan pasir di lahar Gunung Kelud secara illegal.

 

 

Dampak dari eksplorasi ini menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti jalan rusak, berdebu, dan bahkan ada beberapa rumah warga yang dindingnya retak. Sementara masyarakat tidak dapat melakukan penuntutan baik ganti rugi kerusakan maupun kompensasi atas kegiatan penambangan.

 

“Maraknya penambangan yang menurut sebagian masyarakat sangat menganggu, maka supaya jelas pertanggung jawabannya itu harus bagaimana, maka kita gelar acara ini. Kita hadirkan konsultan lingkungan yang berbicara mengenai prasyarat untuk menjadi penambang yang baik dan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi,” kata Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri, Munasir Huda.

 

 

GP Ansor adalah organisasi kader yang sekaligus juga organisasi sosial. Maka persoalan sosial yang terjadi di Desa Satak ini langsung direspon. Apalagi, di desa ini, Ansor bukanlah organisasi yang baru.

Beberapa tahun lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor memberikan advokasi terhadap warga yang dituduh menjarah hutan. Ansor memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tidak tahu atau lemah terhadap hukum agar hak-haknya tetap dilindungi.

Setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya lahir lima poin rekomendasi. Pertama adalah penambang harus menjaga lingkungan. Kedua penambang harus melibatkan tenaga manual di sekitar Desa Satak.

 

Ketiga, penambang harus memberikan dana sosial perusahaan kepada masyarakat terdampak. Keempat adalah mengasuransikan tenaga kerja atau karyawan yang ikut menambang dan terakhir alat pengangkut material tambang harus melalui jalur alternatif, bukan melalui jalur desa.

Lima poin rekomendasi ini lahir dari beberapa pertanyaan dan usulan masyarakat. Seperti pertanyaan dari Nuryanto. Dia meminta kompensasi bagi warga terdampak penambangan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara Sukadi, warga lainnya, mengeluh kerusakan jalan.

Munasir mengatakan, selama kelemahan masyarakat dalam permintaan pertanggung jawaban disebabkan oleh pelaku tambang ilegal. Sehingga, apabila terjadi kerusakan alam, tidak ada yang bisa dituntut.

 

 

“Berbeda ketika penambangnya sudah memiliki izin. Maka mencarinya enak. Satu contoh, ada truk pengangkut material yang menabrak pagar, tentu kita gampang mencari siapa pelakunya, karena semua nama-nama itu sudah ada di dalam dokumen,” imbuhnya.

 

Ada kurang lebih 150 orang warga Desa Satak yang ikut dalam acara ngopi bareng GP Ansor ini. Selain masyarakat biasa, ada yang bekerja sebagai kuli tambang dan sopir armada truk pengangkutan.

Tetapi, selama ini, mereka bekerja pada pengusaha tambang yang belum berizin. Tentu, pekerjaan tersebut sangat beresiko. Baik resiko keselamatan pada saat menambang maupun resiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

 

Melalui pertemuan ini, GP Ansor akan memperjuangkan nasin seluruh masyarakat. Baik yang selama ini menjadi kuli tambang, maupun warga terdampak yang tidak berkecimpung di pertambangan.

 

Tujuannya agar warga diakomodir oleh pengusaha tambang resmi. Menjadi tenaga kerja dan terlindungi dalam asurasi. Selain itu, masyarakat terdampak juga bisa merasakan hasil dari aktivitas penambangan secara legal melalui pemberian program CSR-nya.

 

Hak yang dimiliki masyarakat terdampak terhadap aktivitas pertambangan ini juga ditegaskan oleh Syaifudin, Konsultan Lingkungan dari Peralhi Kediri dalam pemaparannya. Dimana, setiap penambang harus mematahui SOP UKL/UPL (Upala Pengeloaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

 

“Hak dan kewajiban pemrakarsa atau penambang dan masyarakat itu muncul dalam SOP UKL/UPL. Ketika itu dilanggar yang jeals ada konsekusinya. Di SOP dokumen UKL/UPL, pemrakarsa wajib menampung penambang tradisional atau kuli panggul, semua diakomodir dijadikan satu. Pemrakarsa wajib mengasuransikan jaminan tenaga kerja dan terkait kerusakan jalan dapat ditiadakan, karena armada pengangkutan sudah sesuai dengan kapasitas jalan yang ada,” tegasnya.

 

 

Masih kata Syaifudin, masyarakat terdampak juga bisa menikmati hasil dari kegiatan eksplorasi tersebut melalui program pemberian CSR. “CSR adalah hak masyarakat. Nanti bentuknya monggo, sesuai kesepakatan warga. Ada yang mengharap program atau nilai uang tunai dan lainnya,” imbuhnya

 

Masih katanya, jam kerja aktivitas pertambangan secara resmi juga diatur dalam dokumen izin. Terutama adalah waktu pengangkutan material tambang.

Sesuai dokumen SOP UKL/UPL yang sudah dibahas dengan satuan kerja di pemerintah daerah, jam pengangkutan material hanya diperbolehkan, sejak pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

 

“Karena jam 07.00 WIB itu jam anak sekolah dan orang berangkat kerja, maka harus dihormati. Lalu jam 17.00 WIB itu jamnya orang istirahat. Karena aktivitas pengangkutan menggunakan jalan pemerintah, maka aturan itu wajib hukumnya ditaati. Sehingga tidak ada lagi komplin dari masyarakat, bahwa truk pengakut material membahayakan anak sekolah,” jelas Syaifudin.

 

GP Ansor akan menyodorkan rekomendasi dari pertemuan ngopi bareng ini kepada calon pengusaha tambang. Baik yang sudah memiliki izin maupun dalam proses pengajuan. Apabila tidak dikawal dari awal, GP Ansor khawatir hak-hak masyarakat terlewatkan. 

Untuk diketahui, dalam forum diskusi ngopi bareng ini juga dihadiri Asper Perkebunan, Kepala Desa Satak, dan perangkat desa. Kegiatan juga diamankan oleh aparat TNI dan Polri. (sj/ga) 

Read 637 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Daerah

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us