Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12

Kades Tulungagung Belum Terima Insentif

 

 

 

 

Tulungagung (radiomadufm.com), Sebanyak 270 kepala desa se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur belum bisa menerima dana insentif dalam bentuk penghasilan tetap, dampak belum tersalurkannya alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

"Insentif atau penghasilan tetap untuk perangkat, utamanya kades ini melekat pada ADD," kata anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Wiwik Triasmoro di Tulungagung, Kamis.

Masalahnya, lanjut dia, program tersebut sampai saat ini belum bisa dicairkan karena indeks kondisi geografis (IKG) Tulungagung yang menjadi salah satu persyaratan pencairan ADD, belum ada.

Wiwik berharap, perangkat dan kepala desa bisa bersabar untuk sementara waktu. 

Upaya untuk mempercepat pencairan ADD saat ini tengah mereka lakukan melalui forum konsultasi dengan pihak Kementrian Keuangan.

Salah satu yang menjadi usulan asosiasi kepala desa (AKD), DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah penghapusan persyaratan IKG yang sampai saat ini belum dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah konsultasi (dengan pihak kemenetrian), dan informasinya akan dibuatkan ketentuan baru," ujarnya.

Mengenai dana insentif kades, Wiwik memastikan program anggaran tersebut sudah dihapus. 

Hal ini sesuai ketentuan yang ada dari pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Dasar lainnya, lanjut Wiwik, yakni PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 

"Berdasar peraturan dan UU itu, konsekuensinya insentif ditiadakan, diganti bentuk penghasilan tetap (siltap)," katanya.

Bagaimanapun, tak kunjung cairnya dana siltap atau insentif tetap bagi kepala desa dan perangkat itu banyak dikeluhkan. Pasalnya, dana insentif kades yang biasanya keluar setiap awal bulan kini tak ada lagi.

Perangkat desa berharap ADD bisa segera direalisasikan, bukan hanya karena ada kepentingan insentif, tetapi supaya roda pembangunan di desa bisa berjalan normal.

"Dana itu (insentif) penting karena selama ini kami gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa," kata Kepala Desa Wonorejo, Sakur. (*)

 

 

 

 

Read 2190 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Daerah

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us