Breaking News
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12
Puluhan Massa Datangi Kantor Dewan - Friday, 02 February 2018 07:06

Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD

Kediri (radiomadufm.com)  ----Aksi unjuk rasa menuntut pembatalan pengangkatan perangkat desa di seluruh Kabupaten Kediri massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi(GERAK) dan Aliansi Ormas - LSM Kediri Raya (ALOKA) meluruk Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).Puluhan massa bergerak usai mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kediri.

 

Di kantor BPMPD yang berada di komplek Pendopo Kabupaten Kediri massa melakukan penyegelan. Mereka memasang rantai bergembok di pagar pintu gerbang dan poster bertuliskan bahwa kantor telah disegel. 

 

"Kami menemui bapak Satirin tidak bisa, akhirnya kami menyegel kantor BPMPD sebagai wujud protes keras terhadapnya. Sebab, BPMPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam rekrutmen perangkat desa serentak di Kabupaten Kediri ini," tegas Irham Abimanyu, Jumat (2/2/18).

 

Aksi penyegelan secara simbolis ini sempat dihalang-halangi oleh Satpol PP yang melakukan pengamanan. Tetapi massa mengabaikan. Mereka tetap memasang rantai bergembok di pintu gerbang. Massa juga membentangkan poster panjang berisi tentang aturan huku dalam proses pengangkatan kepala desa. 

 

Massa menuntut supaya pengangkatan perangkat desa dibatalkan, karena dianggap cacat hukum. Peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup) dan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan proses penangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, PP Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2015 dan direvisi tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

 

Sebelumnya, puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dan Aliansi Ormas - LSM Kediri Raya (ALOKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (2/2/18). Mereka menuntut pembatalan seluruh proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri karena dinilai cacat hukum.

 

Kordinator aksi menilai, salah satu kekisruhan tes perangkat ini terjadi di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dimana, meskipun peraturan desa (perdes) belum jadi, tetapi rekrutmen tetap dijalankan. Dia menuding di desa-desa lain yang menyelenggarakan rekrutmen sebanyak 52 desa ditengarai sama. 

 

"Contoh pada pasal 15, dimana ujian seharusnya dilaksanakan di kantor desa, atau kecamatan. tetapi di perdes tersebut tidak demikian. Ujian perangkat desa digelar serentak di Kabupaten Kediri. Menurut saya itu adalah kesalahan yang fatal," kecamnya. 

 

Menurutnya, kesalahan tersebut disengaja dan menjadi titik awal kecurangan. Karena kesepakatan awal tersebut, ujian, koreksi sampai pengumuman yang seharusnya dilaksanakan di tempat ujian (di desa atau di kecamatan), justru diadakan serentak di Simpang Lima Gumul (SLG) Kabpaten Kediri. Dan masyarakat atau peserta hanya bisa mendengarkan atau mengenai jumlah nilai tes mereka.  Prosedur yang dilanggar tersebut juga bertentangan dalam pasal 13. Dimana, rekrutmen perangkat desa seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) justru diabaikan.

 

Massa tidak berhasil menemui Kepala BPMPD Kabupaten Kediri Satirin. Agung Joko Retmono, selaku Kepala Satpol PP setempat, mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat. Massa akhirnya membubarkan diri, tetapi mereka mengancam akan melaporkan kecurangan dalam pengangkatan perangkat desa ini ke Kejaksaan Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri.(pd/ga)

Read 258 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Daerah

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM


Get connected with Us