Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12

Wednesday, May 16 2018

Kediri ( radiomadufm.com) -- Warga digemparkan dengan munculnya telapak Kaki ‘Nyembul’ di pemakaman Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan ,Kabupaten Kediri. Warga terkejut akan kondisi kuburan yang masih baru.

 

Penemuan mayat perempuan yang diduga korban pembunuhan ini awalnya diketahui oleh Diono (58) seorang buruh tani asal Desa setempat. Saat Diono hendak mengambil potongan pohon bambu di tempat pemakaman umum, melihat ada satu kaki keluar dari makam.

 

Karena ketakutan, akhirnya Diono memberitahu masyarakat setempat. Akhirnya temuan itu dilaporkan ke Polsek Plemahan. Tak berselang setelah laporan itu, anggota polisi datang ke lokasi.

 

Anggota Polsek Plemahan datang bersama Tim Identifikasi Polres Kediri. Petugas kemudian membongkarnya. Ternyata ada sosok mayat perempuan masih baru yang dikubur diatas makam lama.

 

“Saat saksi mengambil potongan bambu ia melihat ada kaki kanan keluar di bekas makam lama orang lain. Spontan saksi ketakutan dan memberitahu warga sekitar,” tutur AKP Surono Kapolsek Plemahan, Rabu (16/5/18).

 

Lebih Lanjut Surono menjelaskan, identitasnya belum diketahui dan memiliki ciri-ciri badan gemuk, rambut panjang dan pirang, tinggi badan 150 centimeter, memakai baju hem warna motif abu-abu, dan memakai celana jeans panjang warna biru.

 

“Saat ditemukan kondisi korban tengkurap dan wajah korban sudah rusak serta mulut terluka. Diperkirakan korban berumur 30 sampai 40 tahun, jam tangan dan 1 cincin warna kuning. Kami tidak menemukan identitas korban,” jelasnya.

 

Guna kepentingan penyelidikan, mayat perempuan itu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk dilakukan otopsi.(sj/pd)

Saturday, Feb 03 2018

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Puluhan warga Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri melakukan penutupan paksa terhadap perusahaan bahan baku cor PT Merak Jaya Beton (MJB), Sabtu (3/2/18). 

 

Menurut Jesicha Yenny Susanty, selaku kuasa hukum warga, perjanjian sewa lahan selama enam tahun antara perusahaan dengan PT MJB di luar pengetahuan warga. Meskipun perusahaan ngeyel tetap beroperasi dengan berpedoman pada perjanjian kontrak tersebut, warga tetap menolak.

 

"Kesepakatan antara Pemerintah Desa Ngebrak dengan PT MJB baru terungkap begitu ketika kita berdialog di balai desa, hari ini. Karena semuanya memang telah bersepakat untuk menandatangni memorandum of understanding (MoU) perusahaan hanya diberikan waktu beroperasi hingga 1 Februari 2018, dengan pertimbangan masa berakhir kontrak dengan desa, maka harus dilaksanakan. Dan warga sudah tidak bisa bernegosiasi lagi, karena bukan persoalan kompensasi, melainkan dampaknya," tegasnya.

 

Untuk diingat kembali, dalam isi nota kesepakatan antara PT JB dengan warga, 12 Oktober 2017, perusahaan wajib mempertimbangan empat hal. Pertama menanggulangi dan mengantisipasi dampak polusi udara berupa debu, mengatasi kebisingan akibat produksi malam hari, tidak memperpanjang kontrak sewa tanpa persetujuan dan izin warga. Dan poin terakhir adalah, apabila kesepakatan tidak dilaksanakan perusahaan, maka masyarakat akan melakukan aksi kembali (demonstrasi dan penuntutan supaya ditutup).

 

 

Pihak MJB dan perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan Insah Cendika telah sepakat mengakhiri konflik, pada 12 Oktober 2017. Perdamaian berlangsung di Polsek Gampengrejo dengan disaksikan oleh aparat Polri dan TNI.

 

Ada enam poin tanggapan dari PT MJB yang disepakati warga waktu itu. Meskipun dirasa pahit oleh masyarakat, tetapi mereka harus tetap menuruti. Perusahaan diperbolehkan beroperasi hingga 1 Februari 2018, dengan pertimbangan berakhirnya masa kontrak sewa lahan perusahaan dengan Pemerintah Desa Ngebrak.

 

"Pada Oktober 2017, sudah ada kesepakatan antara warga dengan PT MJB bahwa per 31 Januari 2018 harus tutup. Tetapi kenyataanya hingga awal Februari ini mereka masih beroperasi. Akhirnya warga melakukan melakukan aksi kembali," kata Samsul Munir, koordinator warga.

 

 

Melihat ada gelagat kurang baik dari perusahaan, kata Munir, pada 1 Febuari 2018, warga berikirim surat kepada MJB dan instansi terkait mulai dari Pemerintah Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Polsek Gampengrejo dan Koramil Gampengrejo. Isi surat tersebut adalah meminta perusahaan menghentikan aktivitas produksinya dan angkat kaki dari Desa Ngebrak sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat.

 

"Dari dua hari kemarin kami melihat MJB masih beroperasi. Paguyuban kemudian memberikan surat. Namun karena tidak diindahkan, akhirnya hari ini kami melakukan aksi. Kami meminta supaya MJB menghentikan aktivitasnya," tegas Munir.

 

Ada sekitar 25 orang terdampak yang meluruk MJB. Aksi mereka mendapatkan pengawalan dari aparat TNI dan Polri. Akhirnya masyarakat dan perusahaan diajak duduk bersama di Balai Desa Ngebrak, untuk berdialog. Hadir dari pertemuan tersebut, owner MJB, warga yang didampingi kuasa hukumnya dan Kepala Desa Ngebrak Saeroji.

 

"Dari pertemuan kami hari ini, ternyata ada pengakuan dari perusahaan dan Kepala Desa Ngebrak bahwa kontrak sewa lahan yang dibuat bukan dua tahun, melainkan enam tahun. Kontrak itu dibuat sebelum investor masuk. Kami sungguh terkejut, karena selama ini, yang kami tahu kontrak tersebut dua tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa (Perdes)," kata Munir.

 

Pihak MJB, imbuh Munir, mengasumsikan bahwa aturan perdes memperbolehkan mereka menyewa lahan bengkok Desa Ngebrak selama enam tahun dengan mekanisme dua tahunan dan diperpanjang sebanyak tiga kali. Tetapi warga tidak lagi mau kompromi. Mereka meminta supaya MJB mengakhiri kegiatan produksinya di Desa Ngebrak. Warga juga mendesak Kepala Desa Saeroji untuk mendukung keputusan warga.

 

"Warga mengacu pada Perdes yang sudah ada. Mau tidak mau akhirnya kepala desa harus menghentikan  kegiatan operasi MJB. Kemudian dari kepala desa sudah menyatakan tentang perpanjang kontrak sewa itu harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya hasil evaluasi perkembangan situasi. Sementara, dari MJB nampaknya kecewa dan masih berusaha melakukan lobi-lobi supaya jalan terus," imbuhnya.

 

 

Sementara itu, perusahaan pembuatan bahan baku cor asal Surabaya ini dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada warga, siap memberikan bantuan operasional paguyuban sebesar Rp 6 juta setiap bulannya sampai berakhir masa kontrak. Dana tersebut bukanlah kompensasi, namun kesepakatan berupa bantuan operasional untuk kegiatan lingkungan seperti, pemantauan kebersihan dan dampak aktivitas produksi perusahaan, yang digunakan oleh paguyuban.

 

Menurut Munir, selama ini MJB berkomitmen terhadap pemberian dana tersebut. Terhitung mulai Oktober hingga Desember 2017 perusahaan menyerahkan dana itu kepada bendahara paguyuban. Tetapi, mulai Januari 2018, warga sudah tidak berharap, karena menganggap perusahaan bakal melakukan negosiasi ulang.

 

"Yang januari sudah tidak berharap. Sehinga kami juga tidak menanyakan dana itu. Biasanya dana diberikan akhir bulan, tanggal 29 atau 30 ke bendahara paguyuban. Ternyata benar, perusahaan memang memiliki gelagat kurang baik untuk mengabaikan perjanjian. Mereka tetap beroperasi, sehingga kami sepakat untuk menuntut penutupan," kata Munir yang juga sebagai penggagas dan penasihat Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan Insan Cendika. (js/ga)

 

Friday, Feb 02 2018

Kediri ( radiomadufm.com) - - -Menuntut Pembatalan Seluruh Proses Pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dan Aliansi Ormas - LSM Kediri Raya (ALOKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (2/2/18).

 

Dalam orasinya, massa menuding, peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup) dan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan proses penangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, PP Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2015 dan direvisi tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

"Ruh atau semangat UU, PP dan Permendagri adalah memberikan kewenangan pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa, akan tetapi Perda, Perbup dan Perdes di Kabupaten Kediri, justru memberikan ruang kewenangan yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengintervensi bahkan mengambil alih peran-peran Kepala Desa atau Tim Desa,'tegas Irham Abimanyu selaku Korlab Aksi

 

Sejauh ini bentuk pengambil alihan peran ini terlihat mulai dalam proses penyusunan soal ujian, pelaksanaan ujian, penilaian hasil ujian dan penetapan nilai akhir ujian yang notabene adalah kewenangan kepala Desa atau Tim Desa

 

 

Munculnya konflik dan keresahan di masyarakat akibat tidak adanya kepastian atau jaminan bagi peserta ujian perangkat desa yang nilainya menempati rangking I untuk ditetapkan sebagai perangkat desa akibat tidak jelasnya kriteria penilaian Camat dalam memberikan rekom yang dapat mengakibatkan penilaian subyektif dan merugikan rangking satu.

 

"Kami menuntut pembatasan seluruh proses pengangkatan perangkat desa. Alasannya karena banyak terjadi cacat hukum," imbuh Irham. 

 

Pihaknya juga melihat adanya indikasi cacat hukum dalam proses pengangkatan perangkat desa. Sejauh ini mulai dari pelanggaran terhadap tahapan, tidak dilibatkannya tim desa dalam penyusunan soal dan penetapan kerjasama dengan pihak ketiga. 

 

 

Dalam ujuk rasa ini, perwakilan massa sempat diizinkan masuk untuk berdialog dengan kalangan DPRD. Tetapi karena pertemuan tersebut dianggap 'omong kosong' akhirnya massa memilih walk out meninggalkan gedung DPRD. Mereka mengancam akan melaporkan indikasi kecurangan dalam pengangkatan perangkat desa ke Kejaksaan Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri.

 

Untuk diketahui, baru saja digelar ujian pengangkatan perangkat desa, sebanyak 52 desa. Proses seleksi sudah selesai dan hasilnya sudah keluar. Saat ini perangkat desa yang lolos tes tengah menunggu proses pelantikan dari pemerintah daerah.

 

Masih ungkap Irham, sejauh ini dalam penentuan nilai,  adanya koreksi tidak dilakukan di lokasi ujian, tim desa tidak dilibatkan dalam koreksi, penetapan lokasi di luar kantor desa dan kantor kecamatan adalah menyalahi ketentuan. Kemudian diberlakukannya ujian khusus bagi seluruh peserta ujian, padahal aturannya hanya untuk kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan. Selanjutnya, rekom camat tidak disertai aturan yang jelas sehingga rawan terjadi subyektifitas dalam rekom. (mc/ga) 

Thursday, Feb 01 2018

Kediri (radiomadufm.com) -- Menekan harga sejumlah bahan pokok khususnya beras,  Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat mengadakan operasi pasar komoditi beras. 

 

Operasi pasar murah dilakukan pada  Kamis (1/2/18) pagi, di  Taman Sekartaji dan depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Kediri. Operasi dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Kediri, Lilik Muhibbah.

 

 

"Operasi pasar ini kami laksanakan untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Mengingat belakangan harga beras cenderung meningkat," kata Ning Lik, sapaan akrab Wakil Walikota Kediri.

 

 

Dalam operasi pasar, petugas menjual beras dengan harga murah. Beras kemasan 5 kilogram (kg) dijual Rp 51 ribu. Padahal di pasaran tembus Rp 58-60 ribu per 5 kg.

 

 

Kepala Disperindag Kota Kediri, Yetti Sisworini mengaku, operasi pasar murah komoditi beras bakal digelar selama tujuh hari ke depan. Tetapi, apabila kondisi harga beras di pasaran masih melambung tinggi, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang..Sejauh ini Operasi Pasar 

 

"Animo masyarakat yang membeli cukup banyak. Karena harganya memang dibawah harga pasaran," kata Yetti.

 

 

Dijelaskan olehnya, tingginya harga beras di pasaran disebabkan oleh faktor panen dari petani yang menurun. Tetapi, pihaknya optimis harga bakal kembali normal, seiring dengan segera datangnya musim panen raya.

 

 

Sementara itu, setiap harinya operasi pasar komoditi beras ini digelar dua titik. Satu titik lokasi tersedia 150 kantong beras atau 7,5 kwintal. Sehingga jumlah beras yang digelontorkan untuk operasi pasar setiap harinya mencapai 15 kwintal. (hm/ga) 

Tuesday, Jan 30 2018

Kediri (radiomadufm.com) --- Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru, Kota Kediri Jawatimur akhirnya memberikan sejumlah penjelasan dan gambaran beserta bantuan air bersih terhadap warga atas persoalan pencemaran sumur milik sejumlah warga di Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. 

 

Unit usaha PT Perusahaan Nasional X (PTPN X)  ini membeberakan bila sejauh ini tidak ada proses giling di Pabriknya,tingginya curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir membuat rembesan limbah produksi berupa tetes ke tanah. 

 

"Pabrik Gula Pesantren Baru sudah selesai giling sejak bulan Oktober 2017 lalu. Sehingga bukan limbah yang keluar, tetapi air hujan pada posisi hujan lebat dan di dalam pabrik keadaannya banyak sehingga membuat jebolnya saluran air di bawah itu. Dan keluar ke warga. Akan tetapi kami sudah koordinasi dengan warga, melalui RT dan RW, semua bisa memahami. Kami juga memenuhi harapan warga dari seluruh warga Majekan," kata General Manager (GM) PG Pesantren Baru Kota Kediri, Koes Darmawanto, Selasa (30/1/18).

 

"Volume tetes yang keluar relatif sangat kecil sekali. Karena hanya tetes sisa membersihkan dari tangki. Dan posisi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kami terpaut jauh sekitar 300 meter di sebelah timur dari lokasi luapan air disaat hujan hingga gorong (sudetan) pada tembok tidak mampu menahan rembesan yang ada," jelasnya.

 

Terkait persoalan tersebut, PG Pesantren Baru membantu menyediakan air bersih dan akan memperbaiki gorong gorong yang berada dekat tembok pabrik. 

 

"Selama kondisinya belum normal, kami membantu menyediakan air bersih. Ke depan akan kita buatkan sumur. Atau buatkan tandon besar untuk masyarakat. Lalu di dalam pabrik sendiri, kita buatkan plesterisasi, supaya saat pengambilan tetes tidak ada rembesan," janjinya.

 

Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 50 kepala keluarga (KK) di RT 25, 26 dan 27 RW 5, Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri resah.  Warga mengalami krisis air bersih kurang lebih selama dua minggu ini air sumur mereka berubah warna menjadi kuning keruh dan berbau busuk dan terpaksa beli air mineral untuk dikonsumsi dan meminta air saluran PDAM dari para tetangga untuk mencuci dan mandi.(em/ga)

Tuesday, Jan 30 2018

Kediri ( radiomadufm.com) ---- Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangi perjanjian kinerja tahun 2018 bersama Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, Selasa (30/1/18) bertempat di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri. Selain melakukan penandatanganan, Walikota Kediri juga menyerahkan DPA kepada Kepala OPD serta menyerahkan token internet banking.

 

Usai penandatanganan perjanjian kinerja, walikota yang populer disapa Mas Abu ini menghimbau agar perjanjian kinerja ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

"Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Kediri cukup tinggi. Ini karena adanya reformasi pelayanan kepada masyarakat. Saya harap kedepan kinerja dan pelayanan jauh lebih baik," himbaunya.

 

Mas Abu menambahkan, dalam mencapai target kinerja harus memperhatikan patokan-patokan yang tertuang dalam RPJMD serta dilakukan bersama-sama. "Terpenting tinggal bagaimana kita menjaga komitmen untuk mencapai target kinerja," ungkapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Mas Abu juga menugaskan DPPKAD Kota Kediri untuk memastikan pelaksanaan transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dimulai tahun ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh, Wakil Walikota Kediri Likik Muhibbah, Sekda Kota Kediri Budwi Sunu dan seluruh Kepala OPD.(em/hm)

 
 
 
 
 
Tuesday, Jan 30 2018

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangi perjanjian kinerja tahun 2018 bersama Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, Selasa (30/1/18) bertempat di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri. Selain melakukan penandatanganan, Walikota Kediri juga menyerahkan DPA kepada Kepala OPD serta menyerahkan token internet banking.

 

Usai penandatanganan perjanjian kinerja, walikota yang populer disapa Mas Abu ini menghimbau agar perjanjian kinerja ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

"Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Kediri cukup tinggi. Ini karena adanya reformasi pelayanan kepada masyarakat. Saya harap kedepan kinerja dan pelayanan jauh lebih baik," himbaunya.

 

Mas Abu menambahkan, dalam mencapai target kinerja harus memperhatikan patokan-patokan yang tertuang dalam RPJMD serta dilakukan bersama-sama. "Terpenting tinggal bagaimana kita menjaga komitmen untuk mencapai target kinerja," ungkapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Mas Abu juga menugaskan DPPKAD Kota Kediri untuk memastikan pelaksanaan transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dimulai tahun ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh, Wakil Walikota Kediri Likik Muhibbah, Sekda Kota Kediri Budwi Sunu dan seluruh Kepala OPD.(em/hm)

 
 
 
 
 
Tuesday, Jan 30 2018

Kediri (radiomadufm.cm)-- Polresta Kediri menerjunkan Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk menyelidiki kasus pencemaran air sumur warga RT 25, 26, dan 27 RW 5, Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri Jawatimur. Sekitar 50 kepala keluarga (KK) yang mengaku terdampak adanya pencemaran.

 

Unit Pidsus Polresta Kediri memeriksa air dari sumur warga yang tercemar, juga mengambil sampel air untuk di uji laboratoriumkan. Selain air sumur, petugas juga mengambil air limbah sisa hasil produksi yang merembes ke sungai, setelah dilakukan penutupan oleh warga.

 

"Informasi masyarakat air tercemar kita tindak lanjuti. Sungainya sangat keruh dan baunya menyengat. Apalagi yang dekat dengan obyek, airnya sangat kental. Warga sangat resah. Dan kita masih melakukan penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polresta Kediri, AKP Ridwan Sahara usai memeriksa air sumur warga, Selasa (30/1/18).

Penyelidikan dilakukan karena di sekitar sumur yang tercemar adalah Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru, Kota Kediri. Tetapi polisi belum bisa memastikan penyebab pencemaran dari limbah pabrik atau dari unsur di dalam tanah.

 

Sembari menunggu hasil uji laboratorium, untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Puluhan kepala keluarga (KK) di Kota Kediri mengalami krisis air bersih. Menyusul, sumur mereka tercemar limbah yang diduga berasal dari Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru. Warga terdampak ini tinggal di Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

 

Warga tidak dapat memanfaatkan air yang ada dalam sumur akibat pencemaran.Bau busuk yang menyegat serta warna air keruh bisa menimbulkan gatal gatal jika dipakai mandi. Selain sumur warga, sumur pompa yang berada di tempat ibadah gereja juga tidak luput dari pencemaran ini. Warga terpaksa membeli air mineral dari toko untuk konsumsi sehari-hari serta meminta air dari PDAM untuk keperluan mandi dan mencuci dari para tetangga.(em/ga)

Page 1 of 13

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us