Breaking News
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12
Puluhan Massa Datangi Kantor Dewan - Friday, 02 February 2018 07:06

Puluhan Massa Datangi Kantor Dewan

Kediri ( radiomadufm.com) - - -Menuntut Pembatalan Seluruh Proses Pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dan Aliansi Ormas - LSM Kediri Raya (ALOKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (2/2/18).

 

Dalam orasinya, massa menuding, peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup) dan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan proses penangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, PP Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2015 dan direvisi tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

"Ruh atau semangat UU, PP dan Permendagri adalah memberikan kewenangan pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa, akan tetapi Perda, Perbup dan Perdes di Kabupaten Kediri, justru memberikan ruang kewenangan yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengintervensi bahkan mengambil alih peran-peran Kepala Desa atau Tim Desa,'tegas Irham Abimanyu selaku Korlab Aksi

 

Sejauh ini bentuk pengambil alihan peran ini terlihat mulai dalam proses penyusunan soal ujian, pelaksanaan ujian, penilaian hasil ujian dan penetapan nilai akhir ujian yang notabene adalah kewenangan kepala Desa atau Tim Desa

 

 

Munculnya konflik dan keresahan di masyarakat akibat tidak adanya kepastian atau jaminan bagi peserta ujian perangkat desa yang nilainya menempati rangking I untuk ditetapkan sebagai perangkat desa akibat tidak jelasnya kriteria penilaian Camat dalam memberikan rekom yang dapat mengakibatkan penilaian subyektif dan merugikan rangking satu.

 

"Kami menuntut pembatasan seluruh proses pengangkatan perangkat desa. Alasannya karena banyak terjadi cacat hukum," imbuh Irham. 

 

Pihaknya juga melihat adanya indikasi cacat hukum dalam proses pengangkatan perangkat desa. Sejauh ini mulai dari pelanggaran terhadap tahapan, tidak dilibatkannya tim desa dalam penyusunan soal dan penetapan kerjasama dengan pihak ketiga. 

 

 

Dalam ujuk rasa ini, perwakilan massa sempat diizinkan masuk untuk berdialog dengan kalangan DPRD. Tetapi karena pertemuan tersebut dianggap 'omong kosong' akhirnya massa memilih walk out meninggalkan gedung DPRD. Mereka mengancam akan melaporkan indikasi kecurangan dalam pengangkatan perangkat desa ke Kejaksaan Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri.

 

Untuk diketahui, baru saja digelar ujian pengangkatan perangkat desa, sebanyak 52 desa. Proses seleksi sudah selesai dan hasilnya sudah keluar. Saat ini perangkat desa yang lolos tes tengah menunggu proses pelantikan dari pemerintah daerah.

 

Masih ungkap Irham, sejauh ini dalam penentuan nilai,  adanya koreksi tidak dilakukan di lokasi ujian, tim desa tidak dilibatkan dalam koreksi, penetapan lokasi di luar kantor desa dan kantor kecamatan adalah menyalahi ketentuan. Kemudian diberlakukannya ujian khusus bagi seluruh peserta ujian, padahal aturannya hanya untuk kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan. Selanjutnya, rekom camat tidak disertai aturan yang jelas sehingga rawan terjadi subyektifitas dalam rekom. (mc/ga) 

Read 287 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Utama

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM


Get connected with Us