Breaking News
Telapak Kaki "Nyembul" Di Atas Makam - Wednesday, 16 May 2018 15:12
Walikota Serahkan Kunci Di Program Bedah Rumah - Saturday, 10 February 2018 07:20
IMB Bagi Masjid Di Kota Kediri - Friday, 09 February 2018 08:01
Transaksi Non Tunai Bagi Guru Madin TPA - Friday, 09 February 2018 08:01
ProDaMas 2018 Mulai Terealisasi - Wednesday, 07 February 2018 11:11
Dua Santri Hanyut Diterjang Air Bah - Tuesday, 06 February 2018 02:06
Polisi Tangkap Pembuang Bayi - Monday, 05 February 2018 11:05
Hari Kanker Sedunia Di CFD Jalan Dhoho - Sunday, 04 February 2018 06:13
Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB - Saturday, 03 February 2018 10:11
Puluhan Massa "Cari" Kepala Kantor BPMPD - Friday, 02 February 2018 23:45
ProDaMas 2018 Segera Direalisasikan - Friday, 02 February 2018 12:12

Puluhan Warga Terpaksa Menutup Operasional MJB

Kediri ( radiomadufm.com ) ---Puluhan warga Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri melakukan penutupan paksa terhadap perusahaan bahan baku cor PT Merak Jaya Beton (MJB), Sabtu (3/2/18). 

 

Menurut Jesicha Yenny Susanty, selaku kuasa hukum warga, perjanjian sewa lahan selama enam tahun antara perusahaan dengan PT MJB di luar pengetahuan warga. Meskipun perusahaan ngeyel tetap beroperasi dengan berpedoman pada perjanjian kontrak tersebut, warga tetap menolak.

 

"Kesepakatan antara Pemerintah Desa Ngebrak dengan PT MJB baru terungkap begitu ketika kita berdialog di balai desa, hari ini. Karena semuanya memang telah bersepakat untuk menandatangni memorandum of understanding (MoU) perusahaan hanya diberikan waktu beroperasi hingga 1 Februari 2018, dengan pertimbangan masa berakhir kontrak dengan desa, maka harus dilaksanakan. Dan warga sudah tidak bisa bernegosiasi lagi, karena bukan persoalan kompensasi, melainkan dampaknya," tegasnya.

 

Untuk diingat kembali, dalam isi nota kesepakatan antara PT JB dengan warga, 12 Oktober 2017, perusahaan wajib mempertimbangan empat hal. Pertama menanggulangi dan mengantisipasi dampak polusi udara berupa debu, mengatasi kebisingan akibat produksi malam hari, tidak memperpanjang kontrak sewa tanpa persetujuan dan izin warga. Dan poin terakhir adalah, apabila kesepakatan tidak dilaksanakan perusahaan, maka masyarakat akan melakukan aksi kembali (demonstrasi dan penuntutan supaya ditutup).

 

 

Pihak MJB dan perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan Insah Cendika telah sepakat mengakhiri konflik, pada 12 Oktober 2017. Perdamaian berlangsung di Polsek Gampengrejo dengan disaksikan oleh aparat Polri dan TNI.

 

Ada enam poin tanggapan dari PT MJB yang disepakati warga waktu itu. Meskipun dirasa pahit oleh masyarakat, tetapi mereka harus tetap menuruti. Perusahaan diperbolehkan beroperasi hingga 1 Februari 2018, dengan pertimbangan berakhirnya masa kontrak sewa lahan perusahaan dengan Pemerintah Desa Ngebrak.

 

"Pada Oktober 2017, sudah ada kesepakatan antara warga dengan PT MJB bahwa per 31 Januari 2018 harus tutup. Tetapi kenyataanya hingga awal Februari ini mereka masih beroperasi. Akhirnya warga melakukan melakukan aksi kembali," kata Samsul Munir, koordinator warga.

 

 

Melihat ada gelagat kurang baik dari perusahaan, kata Munir, pada 1 Febuari 2018, warga berikirim surat kepada MJB dan instansi terkait mulai dari Pemerintah Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Polsek Gampengrejo dan Koramil Gampengrejo. Isi surat tersebut adalah meminta perusahaan menghentikan aktivitas produksinya dan angkat kaki dari Desa Ngebrak sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat.

 

"Dari dua hari kemarin kami melihat MJB masih beroperasi. Paguyuban kemudian memberikan surat. Namun karena tidak diindahkan, akhirnya hari ini kami melakukan aksi. Kami meminta supaya MJB menghentikan aktivitasnya," tegas Munir.

 

Ada sekitar 25 orang terdampak yang meluruk MJB. Aksi mereka mendapatkan pengawalan dari aparat TNI dan Polri. Akhirnya masyarakat dan perusahaan diajak duduk bersama di Balai Desa Ngebrak, untuk berdialog. Hadir dari pertemuan tersebut, owner MJB, warga yang didampingi kuasa hukumnya dan Kepala Desa Ngebrak Saeroji.

 

"Dari pertemuan kami hari ini, ternyata ada pengakuan dari perusahaan dan Kepala Desa Ngebrak bahwa kontrak sewa lahan yang dibuat bukan dua tahun, melainkan enam tahun. Kontrak itu dibuat sebelum investor masuk. Kami sungguh terkejut, karena selama ini, yang kami tahu kontrak tersebut dua tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa (Perdes)," kata Munir.

 

Pihak MJB, imbuh Munir, mengasumsikan bahwa aturan perdes memperbolehkan mereka menyewa lahan bengkok Desa Ngebrak selama enam tahun dengan mekanisme dua tahunan dan diperpanjang sebanyak tiga kali. Tetapi warga tidak lagi mau kompromi. Mereka meminta supaya MJB mengakhiri kegiatan produksinya di Desa Ngebrak. Warga juga mendesak Kepala Desa Saeroji untuk mendukung keputusan warga.

 

"Warga mengacu pada Perdes yang sudah ada. Mau tidak mau akhirnya kepala desa harus menghentikan  kegiatan operasi MJB. Kemudian dari kepala desa sudah menyatakan tentang perpanjang kontrak sewa itu harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya hasil evaluasi perkembangan situasi. Sementara, dari MJB nampaknya kecewa dan masih berusaha melakukan lobi-lobi supaya jalan terus," imbuhnya.

 

 

Sementara itu, perusahaan pembuatan bahan baku cor asal Surabaya ini dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada warga, siap memberikan bantuan operasional paguyuban sebesar Rp 6 juta setiap bulannya sampai berakhir masa kontrak. Dana tersebut bukanlah kompensasi, namun kesepakatan berupa bantuan operasional untuk kegiatan lingkungan seperti, pemantauan kebersihan dan dampak aktivitas produksi perusahaan, yang digunakan oleh paguyuban.

 

Menurut Munir, selama ini MJB berkomitmen terhadap pemberian dana tersebut. Terhitung mulai Oktober hingga Desember 2017 perusahaan menyerahkan dana itu kepada bendahara paguyuban. Tetapi, mulai Januari 2018, warga sudah tidak berharap, karena menganggap perusahaan bakal melakukan negosiasi ulang.

 

"Yang januari sudah tidak berharap. Sehinga kami juga tidak menanyakan dana itu. Biasanya dana diberikan akhir bulan, tanggal 29 atau 30 ke bendahara paguyuban. Ternyata benar, perusahaan memang memiliki gelagat kurang baik untuk mengabaikan perjanjian. Mereka tetap beroperasi, sehingga kami sepakat untuk menuntut penutupan," kata Munir yang juga sebagai penggagas dan penasihat Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan Insan Cendika. (js/ga)

 

Read 703 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Utama

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM



Get connected with Us