PESANTREN PUSARAN KEILMUAN

”Silakan saja dipilih mana yang sesuai dengan kondisi dan keinginan para santri dan pengelola. Misal, suatu saat nanti, Tremas punya nama khusus di bidang Ilmu Fiqih.”

Muhammad M. Basyuni


Pernyataan Menteri Agama (Menag) di atas, saat berpidato dalam kunjungan Pondok Pesantren (PP) Tremas, menyikapi keinginan pesantren yang ingin memiliki ciri khusus tersendiri, dan yang menjadi unggulan, sehingga dapat membangun citra dan karakter pesantren yang bersangkutan. Harapan Menag ini selaras dengan pendalaman ilmu agama Islam yang menjadi dasar utama para santri.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menag juga pernah berujar, ”Keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan. Upaya itu, antara lain menjadi lembaga penyemai sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan unggul”

Pernyataan Menteri Agama di atas meneguhkan peran penting pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesantren berperan sebagai 1). lembaga peneguhan ilmu-ilmu agama, 2). lembaga pendidikan dan 3). lembaga pengembangan social-kemasyarakatan. Dari ketiga peran ini, peran yang pertama kelihatan lebih menonjol.


Salah satu misi utama penyelenggaraan pesantren sejak awal berdirinya ialah melakukan kegiatan kaderisasi keulamaan sebagai wujud kesadaran kolektif masyarakat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Masyarakat dengan suka rela turut serta dan bahu-membahu mengupayakan berdirinya pesantren, seolah tanpa pamrih dan hanya dilandasi itikad mulia bahwa keberadaan pesantren sangat berarti dalam kelangsungan kehidupan beragama masyarakat.

Spirit ini tumbuh karena masyarakat memandang pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din. Di pesantren-lah generasi muda mereka melakukan pendalaman agama di bawah bimbingan seorang kiai yang terlebih dahulu telah mereka kenali sebagai sosok mutadayyin (mengerti dan mengamalkan nilai agama).

Di dalam kultur keberagamaan masyarakat pesantren memang dibedakan antara al-dayyin (penganut agama), tadayyin (pengamal agama) dan mutadayyin itu sendiri. Masyarakat secara umum masuk di antara dua katagori pertama, sementara mutadayyin hanya berpotensi dimiliki oleh kalangan yang terlibat langsung dalam proses tafaqquh fi al-din.

Hal ini pulalah yang selama ini mengesankan seolah-olah ada herarkhi dalam struktur masyarakat pesantren. Padahal kalau dicermati pemapanan status kelompok social dalam katagori mutadayyin sebetulnya bagian dari pragmatisme masyarakat. Dalam pengertian, secara praktis tidak semua orang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tafaqquh fi al-din terkecuali bagi kalangan tertentu yang concern di bidang itu.

Hal ini juga telah dipertegas di dalam al-Qur’an melalui firman Allah SWT: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (li yatafaqqahu fi al-din) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-taubat: 122). Atas dasar inilah sangat wajar jika masyarakat memperlakukan secara lebih kelompok masyarakat yang tergabung dalam pesantren.



Komitemen Pesantren Mengembangkan Misi Tafaqquh fi al-Din

Sementara masyarakat menganggap agung lembaga pesantren, maka sebagai konsekuensinya pesantren juga mengembangkan diri pada wilayah keagamaan. Berbeda dengan fungsi masjid –yang juga sama-sama berfungsi sebagai pusat transmisi Islam, pesantren secara independent diorganisir secara spesifik untuk sarana pendalaman dan pengembangan agama yang berbeda dengan masjid.

Dalam sejarah awal pendiriannya pesantren dipilih untuk didirikan di daerah-daerah yang jauh dari keramaian, seperti di pegunungan dan di pedesaan. Hal ini untuk mengesankan bahwa pendirian pesantren juga mempertimbangan aspek demografi untuk terbangunnya suasana pendalaman agama yang kondusif. Di samping itu, penataan tata letak pesantren dengan kombinasi antara masjid, madrasah dan pusat kegiatan santri juga menyiratkan bahwa pengembangan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din memang terkonsep secara matang.

Jika sementara ini terdapat pemikiran yang mengatakan bahwa pesantren merupakan sub-cultur maka sebetulnya asumsi itu terbangun dari konsep pengembangan tafaqquh fi al-din yang dijalankan pesantren. Dalam konteks ini tafaqquh yang dipraktekkan di pesantren bukan sekedar ta’allum (pembelajaran) namun juga ta’amul (pembiasaan). Makanya tepat jika diutarakan bahwa pesantren bukanlah pendidikan an sich, namun juga bergerak di bidang lain. Jawaban ini setidaknya tersirat dari tata letak pesantren dengan kombinasi masjid dan madrasah (sebagai pusat pendidikan dan pelatihan ubudiyah) serta pondokan (sebagai media pembiasaan dan berinteraksi).

Praktek ta’allum sekaligus ta’amul yang ditradisikan pesantren ini memang cukup efektif untuk meretaskan pribadi-pribadi yang mutadayyin. Sehingga pada akhirnya perilaku, tingkah laku dan kebiasaan masyarakat pesantren seolah-olah berbeda dan dianggap menjadi bagian kultur tersendiri (sub-cultur) dari budaya masyarakat luas.

Potret pesantren dengan mengusung visi tafaqquh fi al-din dan misi menjadi insan yang mutadayyin mampu mengangkat citra pesantren di tengah arus besar peradaban nusantara. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fenomena, antara lain; Pertama, orang mulai menyadari bahwa dalam rangka transformasi diri dari awalnya al-dayyin menjadi tadayyin atau bahkan menjadi mutadayyin mutlak diperlukan pelaluian prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren.

Hal ini tidak terlepas dari konteks penyebaran Islam pertamakalinya di Indonesia yang ditengarahi sangat kental dengan ajaran mistisisme. Sehingga dalam perkembangannya masyarakat perlu melakukan resepsi sekaligus kontinuisi dan ortodoksi terhadap keberagamaan mereka di pesantren, agar tidak dianggap sebagai “agama salah kaprah.”

Corak keberagamaan pertamakali yang menonjol di pesantren ialah model mutadayyin yang bercirikan tasawwuf panteistis. Inilah citra keilmuan dan keulamaan pesantren di awal berdirinya yang masyhur sebagai pusat tasawuf ortodok yang mengembangkan tarekat eksoteris. Hal ini dibuktikan dengan diperkenalkannya kitab Ihya Ulum al-Din karya al-Ghazali sebagai literature Arab pertama yang dikenal pesantren. Baru kemudian beredar kitab Al-Taqrib fi al-Fiqh dan Al-Idhah fi al-Fiqh sebagai materi penunjang dari praktek amaliyah-ubudiyah kehidupan sehari-hari di pesantren.

Mengingat orientasi keagamaan pesantren yang menekankan sisi ortodoksi, berupa amaliyah-ubudiyah dan bukan pada hakekat-falsafi, maka harus ditopang dengan perangkat hukum syari’at. Makanya dibutuhkan sejumlah kitab fiqih yang mengatur sisi normative dan dianggap praktis. Di antaranya yang hingga kini masih dipakai di pesantren ialah; Safinat al-Najah, Sullam al-taufiq, Minhaj al-Qawim, Al-Hawasyi al-Madaniyah, Fath al-Qarib al-Mujib, Bujairimi Syarh al-Iqna’, al-Muharrar, Minhaj al-Thalibin, Fath al-Wahhab, Fath al-Mu’in, dan Tuhfah al-Muhtaj.

Dengan kata lain, munculnya silabus kajian kepesantrenan di awal-awalnya adalah dalam rangka menunjang kelangsungan tarekat-tarekat eksoteris. Atau kalau tidak demikian, dalam rangka menunjang kebutuhan umat Islam yang sedang mengupayakan transformasi diri dalam taraf keberagamaan mereka.

Kedua, sebagai tindak lanjut pembentukan kultur tafaqquh fi al-din dan mutadayyin masyarakat pesantren secara mapan, pesantren kemudian mengembangkan model jaringan intelektual langsung dengan dunia Arab. Ada semacam asumsi dalam hal ini, bahwa jika seseorang hendak memperdalam pengetahuan agama maka ia perlu berguru langsung kepada tokoh ulama di daratan Hijaz.

Ini bukan berarti bahwa daratan Hijaz adalah satu-satunya pusat transmisi keilmuan Islam. Namun pertimbangan kesempatan dan kebutuhan financial lah yang mendorong masyarakat Indonesia memilih Hijaz sebagai tempat pengembaraan keilmuan Islam. Dari Indonesia niat utama mereka adalah menjalankan ibadah haji. Sesampainya di kota suci, mereka melakukan rihlah ilmiyah dengan berguru kepada tokoh-tokoh Islam pada waktu-waktu menjelang atau sesudah musih haji.

Rantai intelektual (intellectual chains) yang dilakukan para kiai/ulama dengan kalangan ulama Hijaz ini terus-menerus berlangsung sehingga semakin memantapkan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din secara mapan. Kemapanan ini ditunjukkan dengan tradisi agung pesantren, bahwa seorang kiai/ulama tidak akan memiliki status dan popularitas karena kepribadian yang dimilikinya. Ia menjadi kiai/ulama karena ada yang mengajarnya. Keabsahan ilmunya dan jaminan yang ia miliki sebagai seorang yang diakui sebagai murid kiai ternama dapat ia buktikan melalui mata rantai transmisi yang biasanya ia tulis dengan rapi. Inilah yang menentukan tingkat efisoterisitas dan kualitas tafaqquh fi al-din kalangan pesantren, yang berbeda dengan, misalnya- tradisi intelektual di kampus. Tradisi intelektual pesantren seperti ini boleh dibilang melampaui linearitas eksotologis pengetahuan Islam.

Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat tingkatan eksotologis intelektual pesantren, selain menekankan sisi faktualitas antropogesis pengetahuan juga menyisikan sisi efisoteritas intelektual. Makanya dalam tradisi pesantren, orang alim yang pandai agama tidak bisa serta merta disebut kiai atau ulama, kalau ilmunya tidak jelas dari mana sumbernya. Hal ini disebabkan penerimaan masyarakat terhadap ajaran kiai bukan halnya didasari prinsip otentisitas belaka melainkan juga sangat dipertimbangkan sisi orisinalitas ilmu yang diajarkan di pesantren.



Dunia Pendidikan Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama (educational institution-based religion), pesantren semakin melebarkan wilayah garapannya yang tidak hanya mengakselerasikan mobilitas vertical (dengan penjelajahan materi-materi agama), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran social). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (religion-based curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan actual masyarakat (society-based curriculum). Dengan demikian pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga social yang hidup.

Pergeseran orientasi semacam ini tidak berarti meraibkan identitas pesantren dengan segala keunikannya, melainkan justru semakin mempertegas bahwa pesantren sejak berdirinya adalah lembaga milik masyarakat yang dikembangkan atas swadaya masyarakat itu sendiri. Demikianlah dalam perkembangannya, pesantren semakin menyadari perlunya reintegrasi kehidupan dalam pesantren dengan realitas di luarnya yang dalam masa-masa sebelumnya dua ranah ini demikian berjarak, untuk tidak mengatakan berseberangan.

Di pihak yang lain, belantika perkembangan pesantren belakang ini ditandai dengan munculnya generasi baru pesantren. Generasi baru pesantren ini di samping tetap mewarisi tradisi keilmuan pesantren sebelumnya, juga berhasil meng-create tradisi yang sama sekali baru sekaligus berhasil mensinergikannya dengan perkembangan keilmuan mutakhir. Dengan demikian, lahirnya generasi baru tidak terlepas dengan jaringan intelektual era sebelumnya, di samping juga berhasil membentuk jaringan intelektual yang sama sekali baru. Generasi baru ini wujudnya berhasil membentuk genre baru dengan rantai intelektual yang baru pula yang kemudian dapat dibedakan dengan genre generasi sebelumnya.

Genre generasi baru inilah yang disebut genre pesantren di era keemasan. Genre pesantren di era keemasan ini ditandai dengan munculnya tradisi baru di dunia pesantren; sebuah tradisi yang tidak dijumpai dalam era-era sebelumnya.

Jika pada awal pendirian pesantren, genre intelektualnya lebih menekankan pada transmisi mistisisme dalam arti luas dan kemudian bergeser pada pemekaran kurikulum yang tidak melulu pada transmisi mistisisme dan pendalaman, tetapi pada varian kurikulum yang beragam; akan tetapi di era keemasannya pesantren semakin memperluas ruang implementasinya dengan melengkapi dan menciptakan alternative-alternatif baru yang dapat menopang establisasi pesantren di tengah ancaman modernitas. Di era ini pesantren berhasil menjadi lembaga pendidikan Islam yang mondial dan cosmopolitan.

Di samping itu, munculnya diversivikasi literature pesantren semakin memperluas wawasan santri. Ini menandai era baru pesantren yang mulai terbuka dengan literature-literatur yang sama sekali baru dikenal pesantren. Hal ini terjadi karena beberapa factor.

Pertama, kolonialisme dan system pendidikan modern. Propaganda pendidikan modern yang diusung Belanda tentu saja berdampak pada system pendidikan pesantren. Sebagaimana diketahui, pada dasawarsa terakhir abad ke 19, Belanda mulai memperkenalkan system pendidikan modern. Meskipun pada saat itu, lembaga pendidikan tersebut hanya dibatasi pada kalangan kelas tertentu, namun dalam perkembangannya berdirilah lembaga pendidikan colonial yang diperuntukkan pada seluruh rakyat, termasuk umat Islam di Indonesia. Tentu saja dengan hadirnya lembaga pendidikan itu, posisi pesantren agak terancam.

Meskipun begitu, kecurigaan pesantren terhadap ancaman lembaga pendidikan colonial tidak selalu berwujud penolakan secara a priori. Karena, di balik penolakannya, ternyata diam-diam pesantren melirik metode yang digunakannya untuk kemudian mencontohnya. Fenomena menolak sambil mencontoh tampak dalam perkembangan pesantren di Jawa. Ini terlihat, misalnya, dengan diajarkannya pengetahuan umum semisal bahasa Melayu dan Belanda, Sejarah, Ilmu Hitung, Ilmu Bumi, dan sebagainya. Pada tahun 1934, Wahid hasyim atas persetujuan ayahnya, KH. Hasyim Asy’ari mendirikan madrasah Nidhamiyah dimana pengajaran pengetahuan umum mencapai 70 % dari keseluruhan kurikulum yang diajarkan.

Ini merupakan salah satu respon pesantren dalam mensiasati tuntutan zaman yang tujuannya bukan mengurangi keunikan pesantren itu sendiri, melainkan justru melengkapi dan memperluas cakupan keilmuannya.

Kedua, orientasi keilmuan pendidikan pesantren, jika sebelumnya terpusat ke Hijaz maka belakangan telah merambah ke wilayah Timur Tengah lainnya, semisal Mesir, Baghdad, dan bahkan ke Eropa. Peralihan orientasi pendidikan orang pesantren ini mengindikasikan bahwa Hijaz tidak lagi menjadi cita-cita ideal dan pusat kosmik pendidikan pesantren.

Ketiga, gerakan pembaruan Islam. Munculnya gerakan pembaruan Islam di tanah air –sebagai pengaruh pembaruan Islam di belahan dunia lainnya- mulai tampak pada awal abadke-20 ini lagi-lagi menjadikan pesantren sebagai sasaran kritik. Sebagai dampak dari situasi ini, pesantren meresponnya secara beragam, mulai dari penolakan dan konfrontasi hingga kekaguman dan peniruan naïf terhadap pola pendidikan Barat.

Oleh karena itu, tidak sedikit pesantren yang tetap pada pola lamanya dengan menolak segala hal yang berbau Barat. Bertahannya pesantren-pesantren dengan system salafi, misalnya, dapat dijadikan contoh fenomena ini. Sebaliknya, di pihak lain, munculnya sejumlah pesantren dengan label dan symbol-simbol yang tampak modern menjadi contoh lain kuatnya pengaruh pendidikan Barat, yang diusung para pembaru bagi dunia pesantren.

Variasi system pendidikan pesantren tersebut terjadi karena berbedanya cara merespons keadaan, di samping beragamnya latar belakang pendidakan para pendirinya. Di samping itu lunturnya pamor Hijaz sebagai pusat transmisi Islam juga memberi dampak tersendiri bagi diversivikasi pendidikan pesantren.

Pada prinsipnya, seiring dengan kebijakan politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 berikut kritik kalangan pembaru terhadap system pendidikan pesantren, pesantren dengan sendirinya merespons sekaligus mensiasati apa yang terbaik dilakukan. Pesantren dengan segala keunikannya akan terus berproses membentuk diri (in statu nascendi) dengan caranya sendiri. Lahirnya system Madrasy (system pendidikan Islam dengan kurikulum formal) yang mulai diberlakukan pada awal abad ke-19 merupakan jawaban pesantren dalam mengkonsolidasi posisinya dalam menyikapi pendidikan sekuler Belanda.

Dialog yang berlangsung antara tradisi pesantren dan realitas di sekitarnya akan terus berlangsung dimana dinamikanya akan ditentukan oleh pergantian ritme. Artinya, ada saat-saat di mana dua belah tradisi (pesantren dan realitas di sekelilingnya) bertengkar, tetapi ada pula saatnya mereka mesra. Dialog-dialog semacam itu akan terus berlanjut hingga terbentuknya sintesa-sintesa kreatif melalui modifikasi atau improfisasi.

Dalam kerangka modifikasi dan improfisasi ini, tidak sedikit pesantren yang kemudian mendirikan madrasah dan sekolah umum, bahkan mendirikan perguruan tinggi. Tentu saja modifikasi dan improvisasi yang dilakukan hanya terbatas pada aspek teknis operasionalnya, bukan substansi pendidikan itu sendiri. Karena apabila improvisasi itu menyangkut substansi pendidikan, maka pesantren yang mengakar ratusan tahun lamanya akan tercerabut dan kehilangan élan vital sebagai penopang moral yang menjadi citra utama pendidikan pesantren.

Sungguhpun demikian, upaya modifikasi dan pembaruan sistemik pendidikan pesantren tidaklah mudah. Setidaknya ada faktor yang menghambat upaya itu: hambatan psikologis, politis, pedagogis dan dana. Secara psikologis, pembaruan meniscayakan peran kiai yang dianggap sebagai figure paling menentukan dalam pesantren. Apalagi, kiai bukan saja menjadi pemimpin pesantren, melainkan juga pemilik pesantren. Jika demikian ini akan melahirkan kemungkinan ganda: pembaruan akan mudah dilakukan apabila itu direstui kiai; atau sebaliknya, pembaruan akan gagal sama sekali apabila kiai menolaknya. Pembaruan itu akan semakin sulit dilakukan apabila isu pembaruan dan modifikasi itu muncul dari kelompok lain yang tidak seiring dengan kelompok utama. Di tengah munculnya fragmentasi politik yang terjadi di dunia pesantren maka secara politis upaya itu bisa dipastikan akan gagal.

Berikutnya adalah faktor pedagogis dan dana. Secara pedagogis pesantren lebih mengedepankan pengasahan hati dan otak, sementara aspek vocasional (ketrampilan) terabaikan. Ketika kurikulum ketrampilan dipaksakan untuk masuk di pesantren, maka seolah itu hanya pelengkap dan bukan menjadi bagian integral dari kurikulum pesantren secara keseluruhan. Belum lagi factor dana. Semakin pesantren mengembangkan infra dan supra strukturnya, maka semakin besar pula kebutuhannya pada dana. Sementara pada saat yang sama, masyarakat yang selama ini menjadi soko guru pembangunan pesantren belum menemukan pijakan ekonomi yang mapan.

Gambaran ini mengantarkan kepada satu pertanyaan, apakah pesantren akan mengalami quo vadis? Di satu sisi pesantren didesak untuk mengikuti arus system pendidikan yang ada, sementara di sisi lain nilai-nilai pesantren harus senantiasa dirawat agar pesantren tetap memiliki keunikannya yang geniun.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu pendekatan yang mengkaji adanya kesinambungan di tengah perubahan (continuity and change) dalam diri pesantren. Artinya, betapapun perubahan terus terjadi di pesantren, namun itu semua merupakan kontinuitas dari pola sebelumnya. Dalam konteks ini, tidak relevan mengatakan bahwa improvisasi dan modifikasi yang dilakukan pesantren semata-mata penyesuaian dari kehendak jaman. Kiai, tandas Dlofier bukanlah sekedar tukang tadah atau perantara budaya yang mewakili baik kebudayaan Timur Tengah atau kebudayaan metropolitan sekalipun. Karena betapapun juga dalam batasan tertentu pesantren juga mencipta kebudayaan.

Berbeda dengan kebanyakan orang yang melihat pesantren dalam kacamata binary opposition yang mengkonfrontasikan antara tradisonalisme dan modernisme. Dalam pandangan ini, pesantren seolah merefleksikan lembaga keilmuan Islam tradisonal yang berarti menjadi agen kemunduran. Padahal dalam kenyataannya alih-alih menjadi agen kemunduran, malah sebaliknya, pesantren semakin menemukan titik pijaknya –tidak saja pada masyarakat pedesaan yang menjadi ruang akselerasinya, tetapi juga masyarakat perkotaan yang awalnya alergi dengan lembaga semacam pesantren.

Dewasa ini pesantren tidak hanya menjadi lahan penanaman bibit moral melainkan juga menjadi semacam “sanggar ketrampilan” yang kian hari semakin mempertegas peranan dan pengaruhnya. Kehadiran pesantren tetap menjadi idaman masyarakat di tengah penggerusan moral yang diakibatkan oleh budaya konsumerisme. Strategi yang dimainkan pesantren terbukti cukup efektif dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas di samping pada saat yang sama terus-menerus berusaha mengekspresikan sekaligus berkreasi menciptakan nilai-nilai baru yang mungkin menopang keberlangsungan pendidikan pesantren.



Proyek Garapan Pengembangan Keilmuan Pesantren

Secara umum ada tiga pola sikap pesantren menghadapi arus modernisme; pertama, menolak secara total. Sikap ini dibuktikan dengan menutup diri secara total terhadap modernisme, baik pola pikir maupun sistem pendidikan dengan cara menjaga otentisitas tradisi dan nilai pesantren secara ketat, baik dalam bentuk symbol maupun substansi. Pola ini diterapkan oleh Pesantren Tegalrejo di Magelang, Mathaliul Falah di Kajen Pati, Pesantren Lirboyo Kediri. Pesantren-pesantren ini tidak memasukkan pelajaran umum dan tetap menggunakan pola bandongan, sorogan dan wetonan dalam metode pendidikannya. Mereka juga menolak penerapan formalisme pesantren sebagaimana tercermin dalam SKB tiga Menteri.

Kedua, menerima modernisme secara total, baik pemikiran, model maupun referensinya. Pola ini tercermin dalam pesantren modern Darussalam, Gontor-Ponorogo, pesantren Pabelan Magelang dan sejenisnya. Di sini tidak saja diajarkan nilai-nilai agama dengan referensi kitab klasik, tetapi juga diajarkan pengetahuan umum. Kurikulum yang digunakan juga kurikulum umum, tidak lagi kurikulum pesantren yang menggunakan kitab mu’tabar.

Ketiga, ini yang mayoritas, menerima modernisme secara selektif. Pada pola ini ada proses kreatif dari kalangan pesantren dalam menerima modernisme, yaitu menerima sebagian modernisme kemudian dipadu dengan tradisi pesantren. Pola ini terlihat dalam mayoritas pesantren NU di Jombang, Krapyak Yogyakarta dan beberapa pesantren lainnya. Pada pola ini pesantren menerapkan metode modern dalam sistem pengajaran, memasukkan referensi-referensi pengetahuan umum dalam pendidikan, namupn kitab-kitab klasik dengan pola pengajaran ala pesantren tetap diterapkan.

Disamping ketiga pola di atas, sejalan dengan meningkatnya intensitas interaksi sosial para tokoh dan pemimpin gerakan Islam, pada dekade 90-an muncul pesantren-pesantren baru yang dipimpin oleh oleh orang-orang yang memiliki jaringan dengan beberapa gerakan Islam internasional. Pesantren jenis ini terbentuk tidak berdasarkan pada kohesifitas sosial masyarakat tempat berdirinya pesantren tersebut, tetapi lebih pada jaringan yang dibangun oleh pendirinya.

Pola-pola pesantren yang beragam ini sesungguhnya merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan bukannya diperlakukan secara diskrimatif. Keberadaan pesantren yang majemuk itupun semestinya diregulasikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk memilih pendidikan.

Menyadari besarnya potensi dan tuntutan pilihan pendidikan masyarakat inilah, Departemen Agama membuat proyek garapan pengembangan pesantren. Tujuannya adalah mengembangkan pusat-pusat keilmuan pesantren, di samping dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pesantren. Proyek pengembangan itu antara lain diimplementasikan dengan melakukan revitalisasi lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren.

Dasar pemikirannya adalah, bahwa Depag sejak dari awal diberikan amanat dengan proporsi yang lebih banyak mengurusi satuan pendidikan Islam. Namun seiring perkembangan zaman, tidak satupun pendidikan Islam yang mampu bertahan eksis ---termasuk madrasah yang berlahan-lahan kini telah berubah tak bedanya seperti sekolah. Oleh karena itulah Depag melalui Dit Pedepontren mengembangkan program revitalisasi pendidikan Islam berbasis pesantren dengan menyelenggarakan pendidikan diniyah secara tersistematis.

Dalam hal ini pendidikan diniyah sebagai salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan dituntut untuk mampu menciptakan sebuah sistem dan mekanisme kependidikan yang memiliki ciri khas keagamaan sehingga pada gilirannya mampu menghasilkan alumni-alumni pendidikan yang memiliki kompetensi dan aktualisasi secara maksimal sebagai pengejewantahan nilai-nilai ajaran keagamaannya. Dengan kata lain, pendidikan diniyah dituntut untuk mampu melahirkan kader-kader yang ahli ilmu agama (tafaqquh fiddin).

Upaya ini dimungkinkan bisa berjalan efektif mengingat pendidikan diniyah sekarang ini sudah terakomudir dalam satuan sistem pendidikan nasional. Hanya agar nantinya pendidikan diniyah tidak mengalami stagnasi, perlu dilakukan reformulasi dengan maksud agar pendidikan diniyah tidak sekedar sebagai pelengkap melainkan harus menjadi pilihan.

Di samping melakukan revitalisasi pendidikan Islam berbasis pesantren, Depag juga melakukan pembenahan penyelenggaraan Ma’had Aly (MA) sebagai pusat pengkaderan keulamaan. Orientasinya adalah mengembangkan MA sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang terlembagakan secara eksklusif. Dalam hal ini mestinya MA tidak diobral dengan sama sekali tidak memperhatian kualifikasi lulusan. Selain itu perlu dibudayakan kembali tradisi rihlah ilmiyah di kalangan pesantren, khususnya yang menyelenggarakan MA. Kebijakan ini tentu akan menunjang MA dijadikan sebagai markaz tsaqafat al-ulama / pusat penguatan tradisi keulamaan (MTU). MA memungkinkan didesain seperti itu mengingat basis dan kulturnya sudah terbentuk sebagai lembaga pengkaderan ulama.

Wal-hasil, upaya mengembangkan pusat-pusat keilmuan pesantren pada dasarnya sudah mulai dirintis dan ada beberapa yang sudah dijalankan. Dukungan banyak pihak dan kesadaran masyarakat pesantren untuk menghidupkan kembali pesantren sebagai pusat kajian keislaman tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pesantren.

Read 17869 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Berita Utama
Tagged under

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Live Madu TV

Live Radio Madu FM


Get connected with Us