Kediri ( radiomadufm.com ) -- Berkumpul dikawasan Simpang Lima Gumul Kediri Para sopir MPU di Kabupaten Kediri mengruduk Kantor Pemkab Kediri. Para Sopir MPU merasa dikecewakan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam aksi pertamanya.
Lebih dari 100 orang sopir MPU jurusan Kediri-Pare bersama kendaraan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka mendesak Kepala Daerah turun tangan menyelesaikan konflik MPU dengan angkutan online.
"Dinas Perhubungan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka hanya mengaku, melarang angkutan online, tetapi tidak bisa melakukan tindakan penertiban. Oleh karena itu, hari ini kami minta Kepala Daerah mengakomodir tuntutan kami untuk membubarkan aplikasi angkutan online dan menertiban," kata Joko Santoso, salah satu sopir MPU Kediri-Pare, Selasa (10/4/18).
Para sopir resah dengan kehadiran mobil angkutan berbasis aplikasi internet. Mereka merasa lahannya kini diserobot. Sejak kehadiran angkutan online, pendapatan mereka turun drastis. Selain lebih murah, sopir angkutan online dapat menaikkan penumpang di sembarang tempat.
"Sebelum ada taxi online, grab dan lain sebagainya kami bisa membawa uang pendapatan Rp 75 ribu dalam sehari. Tetapi saat ini, untuk mendapatkan uang Rp 20 ribu saja sulit. Padahal kami setor ke majikan, karena bukan kendaraan pribadi," keluh Joko.
Joko membandingkan tarif MPU dengan angkutan online. Untuk tarif MPU Kediri-Pare senilai Rp 10 ribu per penumpang. Sedangkan tarif angkutan online Kediri-Pare Rp 60 ribu bisa rombongan. Sehingga penumpang lebih memilih angkutan online.
Imbuh Joko, selain penghasilannya turun drastis, para sopir MPU masih diwajibkan melakukan uji KIR dan izin trayek. Sementara angkutan online tidak. Padahal, setiap angkutan umum wajib memenuhi seluruh kewajiban tersebut.
"Sekarang ini kami ingin beli ban saja kesulitan, dan bayar Sekolah saja kesulitan, " keluhnya
Sejak Senin (9/4/18) sore hingga pagi ini, para sopir MPU Kediri-Pare melakukan aksi mogok beroperasi. Mereka mengancam melakukan aksi mogoknya hingga tuntutannya dipenuhi. Jika tidak ada keputusan para kawan kawan akan melakukan aksi dan mungkin akan melakukan sweping.
"kalau memang ngak ada keputusan, kami juga akan beraksi kembali dan dimungkinkan kami juga akan melakukan aksi sweping terhadap operasional kendaraan berbasis online, "tegas Joko mengakhiri keluhannya. (em/ga)
